Revolusi Hijau Zaman Orba Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan, prestasi Indonesia menerapkan Revolusi Hijau pada pemerintahan Orde Baru (Orba) dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan sangat bagus.

Strategi revolusi hijau adalah cara bercocok tanam dari tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Orba untuk menggalakkan revolusi hijau. Di antaranya, upaya intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian.

Pemerintah Orba membangun dan mengembangkan program-program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian Indonesia

“Sempat populer prestasi produktivitas pertanian Indonesia pada saat itu. Kalau dibandingkan negara serupa yang mengadopsi revolusi hijau, itu Indonesia produktivitas pertaniannya luar biasa dibandingkan Jepang, Filipina dan Thailand. Kita itu produktivitasnya tinggi naik luar biasa, akhirnya kemiskinan dan kelaparan bisa diturunkan, dan impor tidak lagi terjadi,” ujar Khudori kepada Cendana News saat dihubungi, Senin (7/6/2021).

Revolusi hijau pada masa pemerintahan Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan besar dunia pada dekade 1980-an.

Produksi beras sebanyak 27 juta ton mengantarkan Indonesia meraih predikat swasembada pangan di tahun 1984. Yakni di tengah konsumsi nasional yang saat ini hanya 25 juta ton atau terdapat surplus hingga 2 juta ton.

Swasembada pangan di tahun 1984 itu diakui Food and Agriculture Organization (FAO). “Penghargaan FAO itu sebuah kebanggaan. Zaman Orba swasembada beras sukses meskipun cuma 3-4 tahun. Karena setelah itu pemerintah juga mengendorkan sektor pertanian, anggarannya menurun,” ujarnya.

Zaman pemerintahan Orba, kata dia lagi, semua kebijakan tersentral ke pusat dan daerah mengikuti arahan, sehingga semua terstruktur.

“Pola pemerintahan saat ini berbeda dengan zaman Pak Harto, dulu tersentral atau desentralisasi, dan bisa dikendalikan oleh presiden. Kalau sekarang kan suka-suka. Daerah itu kan raja-raja kecil kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ujar Khudori.

Sistem anggaran sektor pertanian juga tersentral dari kebijakan pusat. Namun, sistem politik anggaran waktu itu, apakah juga pas untuk diterapkan pada zaman sekarang?

“Ya tentu nggak, kan kita nggak mungkin menarik mundur lagi,” imbuhnya.

Menurutnya, keputusan politik nasional bahwa Indonesia menggunakan desentralisasi, itu sudah sejak tahun 2000 tidak lagi. Dan tidak mungkin ditarik lagi, walaupun kecenderungan pemerintah sekarang melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sentralisasi lagi.

“Tidak mudah, memang jadi perdebatan yang sekarang muncul lagi. Apakah tepat kita, urusan pangan  yang sebetulnya urusan hidup dan mati, diserahkan ke daerah yang sekarang suka-suka mereka saja? Tapi itu kan  sudah diserahkan semua ke daerah, nggak mungkin ditarik lagi,” urainya.

Kembali dia menegaskan, bahwa mandat reformasi antara lain yakni tidak setuju sentralisasi pemerintah karena dianggap tidak bagus.

Karena filosofi otonomi daerah itu adalah orang daerahlah yang paling mengerti kebutuhan daerahnya.

“Bagus ada putra daerah menjadi bupati, jadi lebih tahu kebutuhan daerahnya dibanding orang pusat yang suka mendikte. Tapi yang terjadi di lapangan nggak selalu begitu kan, daerah seenaknya,” tukasnya.

Lebih lanjut dikatakan dia, problem swasembada pangan terjadi ketika produksi berlebih maupun tidak. Seperti pada pemerintahan yang terjadi sekarang ini.

Di mana para petani selalu dihadapkan pada persoalan pada saat produksi pangan kurang maupun berlebih.

“Produksi lebih itu mestinya jadi rejeki, nilai ekonomi yang besar bagi petani dan negara. Tapi itu nggak, dan ternyata terjadi masalah,” tukasnya.

Contohnya kata dia, yang terjadi akhir-akhir ini, produksi unggas sangat berlebih.

“Tapi yang terjadi, apakah peternak unggas, terutama peternak ayam mandiri itu sejahtera? Nggak. Maka, hampir setiap saat mereka demo,” tukasnya.

Lihat juga...