RS di Bekasi Diminta Siap Laksanakan Program Vaksin Gotong Royong

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

KOTA BEKASI – Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, melaporkan, saat ini keterisian rumah sakit (RS) atau Bed Occupancy Rate (BOR) sebesar 23.21 persen dan itu tersebar di beberapa rumah sakit wilayah setempat. Saat ini juga seluruh rumah sakit swasta di Bekasi diminta bersiap melaksanakan program vaksin gotong royong.

“Hingga kemarin, 1.734 tempat tidur ruang isolasi dari 48 rumah sakit se-Kota Bekasi ada 1254 tempat tidur kosong. Sedangkan 480 tempat tidur terisi atau BOR sebesar 23.21%,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, Jumat (4/6/2021).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, ditemui Jumat (4/6/2021) – Foto: Muhammad Amin

Dikatakan, dalam pelaksanaan pelayanan penanganan Covid-19 dan vaksinasi gotong royong di Kota Bekasi, Dinkes juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Direktur RS Swasta. Ia juga mengaku telah memberikan arahan agar seluruh RS semakin baik dan cepat tanggap dalam penanganan pelayanan Covid-19.

Hal lainnya lanjut Tanti, Dinkes Kota Bekasi, juga telah meminta RS menyampaikan laporan perkembangan ketersediaan ruang rawat berupa tempat tidur isolasi, ruang ICU dan kelengkapan lainnya secara berkala.

“Seperti ketersediaan alat PCR di masing-masing RS, laporan permasalahan yang dihadapi masing-masing RS, dan kontak person untuk berkoordinasi dengan Puskesmas di wilayah. Laporan jumlah pasien Covid-19 dikirim setiap hari melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi selambat-lambatnya pada pukul 11.00 WIB, setiap harinya,” tegas dia.

Begitu pula pin seperti sinkronisasi data ketersediaan tempat tidur isolasi Covid-19. Serta ICU Covid-19 di laporan aplikasi milik Kemenkes RI, dan data bit.ly ketersediaan tempat tidur dikirim ke Pemerintah Kota Bekasi. Hal lainnya diminta setiap RS memiliki Primary Care atau Pcare.

Dia berharap, seluruh rumah sakit di Bekasi sudah siap dalam menghadapi program vaksinasi gotong-royong dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

“Pihak RS diharapkan sudah mendata perusahaan yang sudah mengajukan permohonan vaksinasi, dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi,” tandasnya.

Kepada RS yang melakukan vaksinasi dari pemerintah, agar mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan dalam rangka pendataan dan divisitasi terlebih dahulu. Khususnya terkait sarpras dan nakes yang disesuaikan dengan jumlah pasien yang akan divaksinasi. Serta untuk kedaluwarsa vaksinasi agar diperhatikan oleh semua RS.

Untuk itu, RS di Bekasi sudah bisa mulai menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan vaksinasi gotong royong.

Lihat juga...