Terkait KUR, Anggota DPR Imbau Himbara Lebih Proaktif kepada UMKM

JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah mengimbau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu lebih proaktif dalam melakukan pendekatan kepada pelaku UMKM terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pembiayaan lainnya.

“Untuk permodalan UMKM paling tepat menggunakan KUR, hanya saya mengimbau pada Himbara agar lebih proaktif pada UMKM,” kata Siti Mufattahah dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Menurut Siti Mufattahah, selama ini kerap muncul sejumlah informasi yang simpang siur dan menyebabkan UMKM enggan untuk mengakses KUR karena permasalahan ketidakjelasan informasi tersebut.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa tak sedikit pelaku usaha kecil menengah terkendala persyaratan untuk mengakses pembiayaan.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya mendorong Himbara memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh kredit perbankan.

Hal tersebut adalah esensial, lanjutnya, mengingat bahwa UMKM berkontribusi 61 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menyerap 97 persen tenaga kerja.

Pemerintah akan meluncurkan program kredit modal kerja berbasis digital (digital lending) untuk membantu pelaku UMKM pada Juli 2021.

“Rencananya Juli ini akan di-launching untuk produk digital credit untuk UMKM. Kita kerja sama dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk program digital lending ini,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu dalam jumpa pers virtual, Kamis (3/6).

Melalui program digital lending ini, pelaku UMKM bisa memperoleh pinjaman sebesar Rp20 juta-Rp25 juta. Dana segar itu bisa cair dalam waktu 15-20 menit tanpa perlu melakukan tatap muka.

“Tujuan digital lending ini untuk mempercepat, memberikan modal bagi perusahaan-perusahaan mikro yang tersebar. Jadi emak-emak, inang-inang, umi-umi, ketika berjualan di pasar dan membutuhkan modal, dia daftar kemudian dalam 15-20 menit bisa memperoleh kredit,” terangnya.

Odo menuturkan total dana yang disiapkan Himbara untuk program tersebut mencapai Rp4,2 triliun. Ada pun saat ini, dari alokasi tersebut telah terserap sekitar Rp3 triliun. “Himbara akan meningkatkannya tiga kali lipat,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan plafon KUR tanpa jaminan dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta untuk menggerakkan pembiayaan bagi UMKM.

“Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan, yang awalnya tertinggi adalah Rp50 juta menjadi Rp100 juta,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (4/5).

Menko Airlangga mengatakan skema nilai KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta ini diberikan terutama untuk KUR kecil. Penerima KUR kecil ini dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. [Ant]

Lihat juga...