16 Organisasi Profesi Kesehatan di Sikka Minta Sekretaris Fraksi PDIP Minta Maaf

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Sebanyak 16 organisasi profesi kesehatan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mengikuti rapat dengar pendapat terkait pernyataan Sekretaris Fraksi PDIP Sikka terkait dokter dan tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, dan meminta anggota DPRD tersebut meminta maaf.

“Kami menyatakan menolak dengan keras pernyataan, bahwa dokter dan nakes jangan menjadikan Covid-19 sebagai proyek,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sikka, dr. Mario B. Nara, SpA., saat membacakan pernyataan sikap di gedung DPRD Sikka, Senin (12/7/2021).

Mario menegaskan, dokter dan nakes yang bekerja di rumas sakit, puskesmas, laboratorium dan lainnya tidak ada urusan dengan proyek dan hanya melayani pasien.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sikka, NTT, dr. Mario B. Realino Nara, SpA., saat ditemui di Gedung DPRD Sikka, NTT, Senin (12/7/2021). -Foto: Ebed de Rosary

Dia menyebutkan, dokter dan nakes hanya pelaksana regulasi, bukan pembuat regulasi, sehingga jika ingin mengkritisi proyek, maka tidaklah tepat jika nakes yang menjadi sasarannya.

“Jika memang mengurus pasien Covid-19 dianggap sebagai proyek, kami siap untuk tidak lagi melayani pasien Covid-19 sebagai pelaksanaan mendukung penghapusan proyek Covid-19 oleh dokter dan nakes,” tegasnya.

Mario menambahkan, dokter dan nakes juga menolak dengan keras isi pernyataan, bahwa dokter dan nakes semua fokus urus Covid-19 karena insentifnya besar.

Dijelaskannya, memang pemerintah menjanjikan akan memberikan insentif untuk nakes, tapi sudah setahun lebih pihaknya tidak mendapatkan insentif tersebut. Insentif untuk nakes baru dibayarkan sekali saja untuk periode bulan Maret sampai Mei 2020.

“Sejujurnya kami juga takut tertular menjalani pekerjaan penuh risiko ini. Kalau boleh memilih, tentu banyak di antara kami akan memilih menolak merawat kasus Covid-19. Tetapi, apakah memungkinkan kami memilih? Tentu, tidak,” ungkapnya.

Mario menegaskan, terhadap pernyataan bahwa ada pasien yang meninggal, lalu di-Covid-kan agar mendapat insentif, pihaknya merasa sangat tersakiti karena bekerja di bawah sumpah.

Dia menegaskan lagi, menegakkan diagnosis Covid-19 itu tidak mudah, ada aturan mainnya yang sangat jelas dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), dan setidaknya ada 3 KMK terbaru yang menjadi pegangan dalam mendiagnosis Covid-19.

Ditegasknnya, nakes juga sangat menyayangkan pernyataan anggota dewan Bedediktus Lukas Raja, yang mengatakan kalau penyakit jantung, ginjal, usus buntu dan lainnya biayanya kecil, sehingga orang tidak fokus itu, sebab yang diurus adalah Covid-19.

“Pernyataan tidak berdasar ini akan sangat berbahaya, jika sampai dipercaya masyarakat. Penderita penyakit jantung, ginjal, usus buntu akan takut berobat ke rumah sakit, karena tenaga kesehatan tidak akan fokus menangani,” sesalnya.

“Kami mendesak permohonan maaf Bapak Benediktus Lukas Raja secara terbuka di media massa selama 3  hari berturut-turut, bila beliau tidak sanggup membuktikan pernyataan dan tuduhannya dalam video tersebut,” tegasnya.

Sementara itu Sekertaris Fraksi PDIP DPRD Sikka, mengatakan, sebagai anggota DPRD menyampaikan kepada para nakes terkait kondisi pandemi Covid-19 ini, agar menjadi perhatian semua.

Diky, sapaannya, menjelaskan, terkait pernyataannya yang beredar di video, ia mengaku sedikit pun tidak pernah mempunyai niat melukai hati para nakes dan dokter.

“Dalam video yang ada, saya sampaikan dalam situasi pandemi ini secara medis kami tidak mengerti, tapi mendengar keluhan masyarakat, terutama penanganan medisnya,” ujarnya.

Diky mengatakan, dirinya menyampaikan kalau bisa rapat dengar pendapat bisa dihadirkan juga para dokter. Menurutnya, hal itu merupakan keluhan masyarakat dan sebagai anggota dewan, dirinya harus menyampaikan.

Lanjutnya, waktu rapat tersebut ada 12 anggota DPRD Sikka yang menyampaikan pokok pikirannya terkait evaluasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Sikka.

Ia mencontohkan, penanganan di rumah sakit dan pasien terpapar Covid-19 yang menjalani karantina di rumah, tapi belum mendapat perhatian dari dinas.

“Kita menyampaiknnya agar ada solusi dan jalan keluar sekaligus ingin mendengarkan kondisi terkait keluhan masyarakat. Agar kami juga dapat menyampaikan kepada masyarakat,” sebutnya.

Sebanyak 16 organisasi profesi kesehatan yang mendatangi gedung DPRD Sikka meliputi Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter  Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia dan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Selain itu, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia,Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia serta Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.

Juga ada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Perhimpunan Radiografer Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia serta Ikatan Elektromedis Indonesia.

Lihat juga...