20 Pelanggar PPKM Darurat di Kabupaten Serang Jalani Sidang Tipiring

SERANG – Sebanyak 20 orang yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kabupaten Serang, Banten, menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Halaman Kantor Samsat Cikande.

Sebanyak 20 orang tersebut merupakan pengendara, yang terkena razia Satgas COVID-19 di Jalan Raya Serang-Jakarta. Tepatnya di depan Kawasan Modern Cikande, Kamis (8/7/2021). Operasi, sebagai implementasi atas Instruksi Mendagri No.15/2021 dan Intruksi Bupati Serang No.2/2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang, Supardi, yang meninjau razia tersebut mengatakan, sidang untuk para pelanggar protokol kesehatan (prokes) tersebut, untuk memunculkan rasa jera masyarakat. “Kita harus lakukan penegakan hukum,” tegas Kajari.

Didampingi Kapolres Serang, AKBP Mariyono, Komandan Kodim (Dandim) 0602 Serang, Kolonel Inf Suhardono, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, Nana Sukmana, Supardi berharap, dengan adanya penegakan hukum, maka warga bisa patuh dan mau menerapkan prokes COVID-19. “Karena masih banyak warga bepergian tanpa masker, bahkan ada yang berjualan makanan di tempat tidak melakukan take away. Itu semua akan kita tegakkan,” katanya.

Untuk sanksi bagi para pelanggar, Kajari menyebut, agar menunggu terlebih dahulu keputusan Hakim. “Hakim yang memutus, biasanya denda, kalau tidak membawa uang dikurung. Kemarin di Kota Serang denda antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, kalau kurungan selama 1 sampai 3 hari,” terang Supardi.

Dalam kesempatan tersebut, Supardi menyarankan, semua orang agar memantau proses sidang tipiring. “Pantau, awasi, dan sebar luaskan, agar masyarakat tahu kalau tidak pakai prokes, apalagi ini sudah masa PPKM darurat, pasti dihukum,” tegasnya.

Supardi menyarankan, penyebarluasan semua proses razia, hingga proses sidang tipiring, agar masyarakat mengetahui, sehingga pandemi ini tidak menjalar kemana-mana. “Dengan adanya penegakan hukum, maka penyebaran COVID-19 bisa ditekan, mereda, hilang dari masyarakat, dan yang tidak patuh akan mematuhi sehingga COVID-19 hilang,” harapnya.

Saat ditanya apakah razia dinilai efektif dengan adanya denda atau kurungan, Kajari menegaskan sangat efektif. “Efektif dong, kalau masyarakat masih melakukan pelanggaran atau tidak pakai masker saat berjualan, kita akan tegakkan terus. Biar jadi efek jera. Tolong media viralkan,” ucapnya.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang (Plt Kabid) Perundang-undangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang, Arif Syafiudin berharap, dengan dilaksanakannya sidang tipiring hanya sebatas hingga denda, namun tidak sampai dilakukan kurungan penjara. “Kurungan kami harapkan tidak ada arah kesana, hanya denda saja. Akan tetapi jika diputuskan hakim harus kurungan ya sudah kami lakukan, kami sudah koordinasi dengan Kemenkumham dan kepolisian,” ujarnya.

“Kalau kurungan paling lama 1 sampai 3 hari. Mudah-mudahan PPKM Darurat bisa menurun penyebaran dan peningkatannya terhadap kesadaran masyarakat,” tambah Kepala Seksi (Kasi) Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Perundang-undangan Dinas Satpol PP tersebut.

Pantauan dilokasi, razia dilaksanakan dimulai sekitar pukul 11.00 sampai pukul 12.00 WIB diawali apel. Para petugas baik dari BPBD, Satpol PP, dan Polres Serang langsung menyetop pengendara kendaraan yang melanggar prokes.

Pelanggar prokes didominasi pengguna kendaraan roda dua dengan pelanggaran tidak menggunakan masker. Mereka langsung diberhentikan dan didata. Kemudian dilanjutkan menjalani Sidang Tipiring. Salah satu pelanggar prokes tidak memakai masker, Ubaidilah, yang merupakan warga Desa Kendayakan, Kecamatan Carenang, mengaku keberatan dengan denda sebesar Rp150 ribu, yang diterimanya. Meski demikian, pihaknya tetap membayar denda tersebut. “Keberatan sih, tapi gimana lagi karena dianggap melanggar,” ujarnya. (Ant)

Lihat juga...