Aktivis Ojek Online Indonesia Bekasi Desak PPKM Darurat Diakhiri

Editor: Koko Triarko

Machfudi Latif, Wakil Ketua 1 Aktivis Persatuan Driver Online Nusantara Kota Bekasi, Minggu, (18/7/2021). –Foto: M Amin

BEKASI – Ojek Online di Kota Bekasi, Jawa Barat, menamakan diri sebagai Persatuan Aktivis Ojek Online Indonesia, meminta pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan PPKM Darurat dan tidak memperpanjangnya lagi. Mereka juga mendesak agar pemerintah menghentikan pemaksaan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan menjadikan sertifikat vaksin sebagai persyaratan mutlak kepengurusan administrasi di instasi pemerintah.

“Kami tidak menentang PPKM Darurat, boleh diperpanjang. Tapi warga dihidupi, karena membiarkan warga di dalam rumah dan tidak bekerja sama sekali itu akan membuat mereka tertekan, tak cari duit, dan kelaparan, maka imunnya bahaya,” ujar Latif, Wakil Ketua 1 Aktivis Persatuan Driver Online Nusantara Kota Bekasi, kepada Cendana News, Minggu, (18/7/2021).

Ia pun menagih komitmen pemerintah untuk menjalankan PPKM sesuai dengan narasi. Karena sesuai narasi yang diketahui, jika setelah 12 hari tak ada dampak signifikan, maka PPKM perlu dievaluasi.

Menurutnya, Ojek Online setuju saja PPKM, seperti yang dulu di 3 Juli, asalkan komit sesuai dengan narasi. “Itu kan janjinya, sesuai dengan narasi, oke kita dukung,” ucap Latif.

Artinya, jika sampai terjadi dilakukan perpanjangan, PPKM Darurat yang telah berjalan sejak 3 Juli lalu tidak efektif karena warga nggak dikasih makan.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa besok para ojek online di berbagai wilayah Indonesia akan menggelar pawai kebangkitan di wilayahnya masing-masing. Hal itu bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah akibat pemberlakuan kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat.

“Konvoi sesuai rute yang ditetapkan di wilayah masing-masing pembagian selebaran tanpa orasi. Untuk di kota Bekasi akan digelar di sesi ke dua, saat ini masih dalam konsolidasi” ungkap Latif.

Dia berharap jika pemerintah tetap ingin menjalankan PPKM, maka pemerintah harus bersedia menghidupi masyarakat. Jika tak bisa, maka lebih baik tak menerapkan PPKM Darurat, karena hanya akan menurunkan imun rakyat kecil.

Latief menilai, bahwa pelaksanaan PPKM darurat saat ini tidak efektif karena masih terjadi keramaian. Di berbagai titik di pusat kota Bekasi sendiri juga tetap saja ramai. Hanya jam tertentu saja sepi, salah satunya ketika ada razia. Saat sore dan lewat jam 9 pagi tetap ramai seperti biasa.

“Ini kan tetap tidak berubah, PPKM Darurat, Mal ditutup, tempat wisata ditutup, tapi di jalan-jalan dan tempat lain di Kota Bekasi masih terlihat ramai. Ini karena warga yang terdesak kebutuhan sehingga harus tetap bekerja,” tegas Latif, mengatakan Gubernnur Jabar sendiri sudah membuat pernyataan tidak sanggup memberi bansos kepada warganya.

Sebelumnya, diketahui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku tidak  sanggup jika harus memberikan bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dikatakan, bahwa Pemprov Jabar  selama ini telah kehilangan dana sebanyak Rp5 triliun dalam pemberian bansos sebelumnya.

Lihat juga...