Aktivitas Perkantoran Nonesensial di Semarang Banyak Melanggar PPKM Darurat

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi - foto Dok Ant

SEMARANG Aktivitas perkantoran sektor nonesensial di Kota Semarang, tercatat masih banyak yang melanggar aturan penerapan PPKM darurat.

“Saat ini, Satgas COVID-19 tengah fokus terkait masih banyaknya perkantoran sektor nonesensial yang tidak menjalankan aturan PPKM darurat,” ujar Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Kamis (8/7/2021).

Oleh karena itu, penyisiran terhadap perkantoran sektor nonesensial yang masih membandel akan diitensifkan. “Tolok ukurnya, kalau lalu lintas masih padat, berarti masih banyak perkantoran sektor nonesensial yang buka,” jelasnya.

Ia memastikan, perkantoran sektor nonesensial akan ditertibkan selama PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021. Penertiban pelanggar PPKM darurat akan dilakukan secara humanis. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tidak menyepelekan aturan PPKM darurat.

Sementara itu, tingkat penurunan mobilitas masyarakat Kota Semarang, berdasarkan perhitungan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi mencapai 19,2 persen. Hendar Prihadi menilai, angka tersebut masih harus ditingkatkan, hingga mencapai target 30 persen. (Ant)

Lihat juga...