Anggota DPR Nilai Dasar Teori Survei Lingkungan Belajar tidak Jelas

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional yang salah satu instrumennya adalah survei lingkungan belajar, dinilai makin menunjukkan ketidaksiapan pemerintah. Pertanyaan yang diajukan dalam survei tersebut dianggap tidak memiliki dasar teori yang jelas.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, meminta Kemendikbudristek untuk meningkatkan edukasi terkait Assesmen Nasional, dan membuat kebijakan secara komprehensif dan terintegrasi.

“Contohnya, ya survei lingkungan belajar yang jadi sorotan sekarang ini. Harusnya pertanyaan-pertanyaan tersebut divalidasi terlebih dahulu. Apakah responden bisa memahami pertanyaan yang diajukan tersebut,” kata Ferdi, saat dihubungi, Kamis (29/7/2021).

Ia juga meminta agar dijelaskan metode apa yang digunakan dalam melakukan penelitian yang berbasis hasil survei tersebut.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, Kamis (15/4/2021). –Dok: CDN

“Harus ada dasar teorinya. Sehingga survei ini bisa dinilai, sesuai dengan teori yang menjadi dasarnya, maksud dan tujuan jelas dan tahapan dalam membuat kebijakan publik juga jelas, yang salah satu tahapannya adalah dasar hukum,” tuturnya.

Melihat beberapa pertanyaan yang ramai di berbagai grup, ia mengaku seperti merasakan survei dalam menghadapi pileg atau pilpres.

“Dan, yang menjadi pertanyaan, apakah jenis pertanyaan akan sama untuk setiap jenjang pendidikan? Karena setiap jenjang ini tidak akan bisa sama. Yang SD kan tidak bisa sama dengan yang diajukan pada yang SMA. Atau yang SD Negeri tak bisa disamakan dengan yang MI,” tuturnya lagi.

Ferdi juga menanyakan, apakah survei ini sudah melewati kajian akademis.

“Jangan hanya karena sudah bilang UN ditiadakan, lalu akan mengadakan AN, akhirnya malah menerapkan tiba saat. Saat mau diadakan baru dibikin. Melewati semua kajian akademis,” ujarnya.

Ia menyatakan, jika memang pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, menganggap pelaksanaan AN di tahun ini tidak akan optimal, sebaiknya ditunda saja dahulu.

“Sekaligus dilakukan pembenahan. Baik dari tahapan kebijakan juga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemda dalam hal sosialisasi AN ini, sehingga tidak akan ada kesalahpahaman tentang aplikasi AN,” tandasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyatakan bahwa survei lingkungan belajar yang disampaikan adalah untuk melihat situasi di suatu lembaga sekolah.

“Ini adalah bagian dari iklim kebhinekaan dan hasilnya akan kita kembalikan ke sekolah, apakah sekolah sudah cukup aman dan inklusif berkebhinekaan,” kata Anindito, melalui pesan tertulis secara singkat.

Pria yang diangkat menjadi Kabalitbangbuk pada April 2021 lalu ini, menyatakan penting seorang warga pendidikan merasa diterima oleh lingkungannya terlepas dari perbedaan yang ada.

“Apakah merasa diterima, terlepas dari identitasnya, apakah kaya atau miskin, sukunya apa, ras, itu semua kita ukur,” pungkas pria yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi ini.

Lihat juga...