BMPS Kota Bekasi Ingatkan Sekolah Swasta Jaga Prokes Saat PPDB

Editor: Koko Triarko

Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, Kamis (8/7/2021). –Foto: M Amin

BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Jawa Barat, mengingatkan agar satuan pendidikan swasta tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat, menyusul segera dibukanya pendaftaran sekolah swasta.

Saat ini, sekolah swasta di wilayah Bekasi mulai  bersiap menerima limpahan calon siswa yang tak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 tingkat SMA/SMK Negeri pada tahap dua, pada 9 Juli 2021. Proses pendaftaran di sekolah swasta selain sistem online, masih ada sebagian secara luring atau langsung.

“Sekolah swasta mulai mengalami peningkatan pendaftar. Hal ini tak lepas dari masuknya sekolah swasta dalam PPDB 2021. Sudah bisa dilihat, meskipun belum signifikan,” ujar Ayung Sardi Dauly, Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Kamis (8/7/2021).

Dikatakan, SMA/SMK di Kota Bekasi telah menerapkan proses pendaftaran secara daring. Bahkan, jika di persentase ada 80 persen sekolah swasta menerapkan sistem PPDB di tahun ini.  Sistem tersebut dapat mencegah kerumunan pendaftar di tengah pandemi usai pengumuman seleksi PPDB.

Menurutnya, BMPS tetap mengingatkan sekolah swasta untuk mendukung program pemerintah di tengah pandemi. Untuk itu, bagi pendaftaran luring dapat menerapkan prokes sesuai anjuran pemerintah, dengan membatasi jumlah dan mengikuti prokes ketat.

Ia memastikan akan terjadi peningkatan  pendaftar mulai pekan depan. Dan, ada beberapa sekolah masih banyak yang menerapkan luring.

“Untuk sekolah elit, tentunya sudah banyak yang penuh. Bahkan sebelum lulusan dimulai, biasanya kuotanya sudah penuh. Terutama untuk tingkat SD, ataupun SMP,” kata kepala Sekolah SMK Bina karya Mandiri 2 tersebut.

Chandra, salah satu guru di SD Jatikarya, mengakui saat ini proses PPDB untuk tingkat SD dan SMP masih tahap afirmasi. Tahap tersebut masuk tahap terakhir dan pihak sekolah masih melakukan seleksi berkas.

Jalur Afirmasi ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas. Jalur tersebut untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, misalnya penerima KIP.

“Porsi jalur masuk afirmasi untuk anak SD minimal 15 persen, begitupun tingkat SMP atau SMA,” jelas Chandra.

Lihat juga...