Jeritan Pelaku Wisata Terimbas PPKM, Berharap Kebijakan Dilonggarkan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Pariwisata menjadi salah satu sektor yang terpukul akibat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sejak diterapkan pada 3 Juli 2021 lalu, seluruh obyek wisata dilakukan penutupan, termasuk di Kota Semarang.

Penutupan tersebut pun berimbas pada nasib obyek wisata tersebut, hingga nasib para pekerja di sektor tersebut, mulai dari tingkat profesional hingga kelas rakyat.

“Penutupan ini memang berdampak pada operasional Semarang Zoo, kita harus memutar otak agar kebutuhan bisa tetap terpenuhi, sebab selama ini, kita memang mengandalkan pendapatan dari penjualan tiket pengunjung,” papar Direktur Semarang Zoo, Choirul Awaludin saat dihubungi di Semarang, Minggu (25/7/2021).

Apalagi biaya operasional kebun binatang satu-satunya di Kota Semarang tersebut cukup tinggi, mencapai Rp 200 juta per bulan. Angka tersebut untuk mencukupi kebutuhan pakan ratusan satwa yang menjadi koleksi di tempat tersebut.

“Meski saat ini kita masih tutup sejak 22 Juni 2021 lalu, namun kita harus tetap memberi pakan seluruh satwa yang ada. Pemberian pakan juga tidak bisa dikurangi, sebab dapat berpengaruh pada kesehatan satwa,” tandasnya.

Mereka pun mencoba bertahan dengan mengandalkan dana penghasilan sebelum PPKM ditetapkan. Selain itu juga berinovasi, dengan membuka program piknik virtual dan hewan asuh, melalui kegiatan tersebut masyarakat bisa berkesempatan untuk menjadi donatur memenuhi kebutuhan pakan satwa.

“Selama penutupan ini, sistem kerja karyawan juga hanya setengah hari sehingga gaji pun menyesuaikan. Jika PPKM diperpanjang, kita juga harus berpikir ulang untuk memenuhi operasional,” tandasnya.

Hal senada juga tidak jauh beda disampaikan pengelola Nirwana Stable Semarang. Obyek wisata berkuda di Kota Semarang tersebut, juga harus ditutup sementara.

“Ya, pastinya dengan adanya PPKM ini, sangat berimbas sebab obyek wisata yang kita kelola harus ditutup sementara. Cukup lama juga karena hampir satu bulan, sejak tanggal 3 Juli 2021 lalu, otomatis tidak ada wisatawan yang datang, pemasukan juga berkurang,” papar Syaiful, pengelola obyek wisata Nirwana Stable saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).

Syaiful, pengelola obyek wisata Nirwana Stable saat dihubungi, Minggu (25/7/2021). Foto: Arixc Ardana

Pihaknya pun berharap PPKM yang saat ini masih berlaku, bisa ditinjau kembali. Setidaknya ada kelonggaran, sehingga obyek wisata dapat dibuka kembali.

“Kita inginnya bisa dibuka kembali, meski dengan memperketat protokol kesehatan. Itu lebih baik, dibandingkan tidak beroperasi sama sekali,” terangnya.

Meski demikian, selama ini, pihaknya juga sudah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin bagi para pengunjung.

“Kita tahu, PPKM ini menjadi upaya untuk menekan angka penyebaran covid-19, namun di satu sisi, jika tetap diterapkan penutupan obyek wisata, nasib kita yang ada di dalamnya juga perlu diperhatikan,” tandasnya.

Imbas PPKM dengan penutupan obyek wisata juga dirasakan masyarakat kecil, yang selama ini mengandalkan hidup dari sektor tersebut.

Hal tersebut ditegaskan, Sekretaris Pokdarwis Suko Makmur, Widodo, yang selama ini mengelola wisata perahu di Waduk Jatibarang Semarang.

“Biasanya setiap akhir pekan atau hari besar, banyak wisatawan yang berkunjung ke Waduk Jatibarang. Mereka setelah dari Goa Kreo, kebanyakan mampir ke mari, untuk wisata perahu,” terangnya.

Namun kondisi ini sekarang berbalik 360 derajat, sejak PPKM diberlakukan yang diiringi dengan penutupan obyek wisata. Sudah hampir satu satu bulan, perahu wisata wisata tidak beroperasi, sehingga para pelaku wisata pun tidak mendapat penghasilan.

Tercatat ada sebanyak 22 perahu wisata dan enam perahu untuk memancing yang disewakan di obyek wisata tersebut.

“Penutupan ini memang berdampak kepada kita sebagai pelaku wisata, apalagi kita memang menggantungkan hidup di sektor ini. Bahkan ada beberapa teman, yang masih punya angsuran bank untuk mencicil perahu,” imbuhnya.

Kini pihaknya pun berharap, meski tetap akan mengikuti aturan pemerintah terkait PPKM, namun setidaknya bisa diberi kelonggaran terkait penutupan obyek wisata.

Lihat juga...