Kabupaten Bogor Tagih Biaya Penanganan COVID-19 Sebesar Rp261 miliar ke Pemerintah Pusat

Bupati Bogor, Ade Yasin, usai mengikuti rapat koordinasi penanganan COVID-19 secara virtual di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (5/7/2021) - Foto Ant

CIBINONG – Bupati Bogor, Ade Yasin menyebut, klaim biaya penanganan pasien COVID-19 senilai Rp261 miliar dari daerahnya, hingga kini belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Hal itu diklaim cukup mengganggu proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah itu. “Saya sudah curhat dan minta percepatan pembayaran langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kita banyak kebutuhan obat-obatan, oksigen dan lain-lain. Ini tidak bisa dipenuhi, uangnya belum cair,” kata Ade Yasin, usai rapat koordinasi penanganan COVID-19 secara virtual di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (5/7/2021).

Menurutnya, Rp261 miliar tersebut merupakan piutang Kemenkes ke empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bogor. Dari total tersebut, angka tagihan yang masih menjadi perselisihan atau dispute sekitar Rp200 miliar. Sedangkan sebesar Rp61,9 miliar, sudah lolos verifikasi, tetapi belum juga dibayarkan.

Rekap klaim senilai Rp61,9 miliar yang sudah melewati verifikasi BPJS Kesehatan dan Kemenkes itu terbagi dari RSUD Cibinong Rp40,5 miliar, RSUD Ciawi Rp7,5 miliar, RSUD Cileungsi Rp6,4 miliar, serta dari RSUD Leuwiliang Rp7,9 miliar. “RSUD menerima pasien COVID-19. Diberi pelayanan semaksimal mungkin karena ditanggung Kemenkes. Tapi ternyata, klaim yang diajukan banyak yang ditolak, selisihnya lebih dari separuhnya,” kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Ade Yasin mengungkapkan, tidak semua klaim pembiayaan yang diajukan rumah sakit bisa cair 100 persen. Karena, hanya pasien COVID-19 dengan perawatan selama 14 hari yang pembiayaan penanganannya bisa diklaim.

“Rumah sakit terbatas fasilitasnya. Jadi setiap pasien COVID-19 bergejala sedang dan berat yang kemudian dirawat, saat sebelum 14 hari gejalanya mereda atau menjadi ringan, kami sarankan untuk pulang dan melakukan isoman, agar pasien lain yang bergejala sedang dan berat bisa mendapat perawatan. Ada skala prioritas yang dilayani,” ujarnya.

Kini menurutnya, dengan keuangan yang kian kembang kempis, rumah sakit harus berjibaku dengan ketersediaan alat pendukung medis yang ada. Ade Yasin berharap, pemerintah pusat memberi perhatian kepada pemerintah daerah mengenai hal tersebut. (Ant)

Lihat juga...