Kadiskes Sesalkan Pernyataan Anggota DPRD Sikka Fraksi PDIP

Editor: Makmun Hidayat

MAUMERE — Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyesalkan pernyataan sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sikka terkait Covid-19 dijadikan proyek untuk menghabiskan uang rakyat serta pernyataan tenaga kesehatan bekerja karena insentif dan pasien dicovidkan.

“Memang banyak desakan dari semua profesi untuk melakukan mogok kerja, tapi saya katakan kita tetap melayani rakyat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka,  Petrus Herlemus saat konferensi pers di Kantor Dinas Kesehatan di Jalan El Tari Maumere, Sabtu (10/7/2021).

Petrus mengatakan kepada tenaga kesehatan (Nakes) biar kita terluka tidak apa-apa, karena niat kita kerja tulus melayani rakyat karena Nakes garda terdepan dan harapan masyarakat ada di Nakes.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus saat ditemui di kantor Jalan El Tari Maumere, Sabtu (10/7/2021) -Foto: Ebed de Rosary

Dia menegaskan, dirinya menjaga psikologis Nakes juga menjadi perisai melindungi kerja mereka meskipun kondisi Nakes sangat down mendengar pernyataan anggota DPRD Sikka.

“Kalau dicermati kerja Nakes sangat luar biasa di lapangan  karena bicara kinerja Nakes sejak pertama sampai saat ini mereka tanpa mengeluh,” tegasnya.

Petrus menyebutkan, kalau disoroti kerja Nakes dengan motivasi insentif itu sangat keliru sebab bicara insentif itu bicara hak, sementara tugas dan tanggung jawab sesuai kompetensi tetap melekat pada Nakes.

Menurutnya, bila Nakes bekerja karena instentif maka apabila terlambat dibayar maka Nakes tidak bekerja tetapi kenyataannya mereka tetap bekerja tanpa menghitung itu karena tanggung jawab melindungi warga.

“Saya bicara sebagai kepala dinas dengan tujuan menjaga psikologis mereka. Nakes  sangat kecewa sebab dikatakan bekerja karena instentif dan semua kegiatan diproyekan bahkan mengcovidkan pasien,” tuturnya,

Petrus memaparkan, harus dicermati semua kegiatan pemerintah adalah proyek karena sistem pertanggungjawaban adalah proyek dan bicara pengelolaan dana Covid-19 sangat transparan.

Dikatakannya, Dinas Kesehatan didampingi Inspektorat Sikka dan Kejaksaan Negeri Sikka sebelum dilakukan pembelanjaan bahkan telah diperiksa BPK sebanyak 5 kali sehingga dikeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia membantah pernyataan soal pasien dicovidkan dengan menyebutkan dia tidak sedikit pun meragukan penegakan diagnosa oleh tim dokter dan tim medis. Mereka yang berbicara, jelasnya, adalah orang yang berkompetensi  di bidangnya dan di back up oleh data laboratorium.

“Kami dihujat, dikritik silakan, tapi kami bekerja berdasarkan kompetensi. Kami bekerja di bawah sumpah profesi kami sehingga kami berharap semua pihak sadar akan kerja para Nakes di setiap profesi,” pintanya.

Petrus menyebut, sangat kecewa dengan pernyataan Anggota Dewan dari Fraksi PDIP, dan sebenarnya Nakes sedang down, tapi kata Petrus, negara harus hadir di tengah rakyatnya dan kehadiran Nakes adalah kehadiran negara

Petrus menegaskan, Nakes hanya butuh penghormatan dan penghargaan atas kerja-kerja mereka. Lanjutnya, setiap belanja pihaknya didampingi dan semua harga sesuai peraturan dan pembelanjaan melalui e katalog serta ada payung harga di Perbup Sikka.

Ia tanyakan, siapa yang memproyekan dan mengcovidkan orang karena semuanya sangat transparan bahkan harga barang pun ada harga pembanding dan silakan diperiksa.

“Jangan membuat pernyataan yang menjustifikasi penilaian rakyat terhadap Nakes yang bekerja di luar aturan. Semua sesuai aturan, tidak ada ladang bisnis di sini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sikka, Benediktus Lukas Raja dalam rapat dengar pendapat dengan tim Satgas Covid-19 Sikka mensinyalir pandemi Covid-19 dijadikan proyek untuk menghabiskan uang rakyat.

Dicky sapaannya pun mengingatkan agar jangan sampai pandemi Covid-19 ini dijadikan proyek, bisnis APD, rapid test, obat-obatan, seraya menambahkan siapa yang menghabiskan uang rakyat kita semua pasti tahu.

“Catat apa yang saya sampaikan, pandemi ini dijadikan proyek. Pandemi ini dijadikan proyek untuk menghabiskan uang rakyat,” ucapnya.

Mantan Ketua GMNI Sikka ini menyentil soal anggaran yang harusnya dipakai untuk kepentingan rakyat tapi di-refocusing, dipangkas untuk penanganan Covid-19.

Dicky menduga pihak rumah sakit hanya mengurus pasien Covid-19 karena insentifnya besar dan bila dibandingkan dengan penyakit lainnya biayanya kecil sehingga orang tidak fokus.

“Tolong dievaluasi juga para dokter dan Nakes. Kita setuju dan perhatikan mereka sebab mereka adalah garda terdepan. Tapi jangan jadikan ini sebagai proyek. Cek juga laboratorium sebab  jangan sampai alatnya hanya untuk covidkan orang,” sebutnya.

Lihat juga...