Keterisian Kuota SMK Swasta di Bekasi Hanya Tembus 63 Persen

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Daulay, menyebutkan tingkat keterisian sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta hanya tembus 63 persen dari target rencana kouta keseluruhan dalam penerimaan siswa baru tahun 2021.

Data tersebut khusus untuk SMK swasta di wilayah Kota Bekasi, yang dikumpulkan BMPS. Sedangkan data untuk SMA swasta masih dalam proses.

“Ada 7 SMK di Kota Bekasi tidak mendapat siswa sama sekali tahun ini. Hal lainnya ada 10 SMK swasta yang mendapat siswa di bawah sepuluh orang,”ungkap Ayung, kepada Cendana News, Kamis (29/7/2021).

Dikatakan SMK Swasta di Kota Bekasi, memiliki target rencana kouta mencapai 22.468 siswa untuk menampung lulusan SMP. Hingga penutupan PPDB 2021 terdata hanya 14.231 siswa yang tersebar di seluruh sekolah kejuruan di Kota Bekasi.

Menurutnya capaian 63 persen dari kuota yang tercapai berdasarkan total keseluruhan yang mendaftar. Diketahui, hanya 1 persen dari sekolah kejuruan swasta yang merencanakan target memenuhi kouta siswa.

“Melihat kondisi tahun ini bisa dikatakan terparah, sekolah swasta terpuruk oleh pandemi covid-19,  tidak adanya perhatian pemerintah untuk membantu ditambah lagi PPDB tidak mendapat siswa,” jelas Ayung.

Sekolah swasta ini lanjutnya memiliki ketergantungan dengan jumlah siswa, karena prinsipnya dari masyarakat untuk masyarakat. Meskipun sekolah swasta mendapat dana BOS jika siswanya sedikit tentu mempengaruhi operasional. Sementara sekolah negeri terus berusaha memenuhi kouta tujuannya tidak lain agar dana bos terkumpul.

Dengan kondisi yang terjadi imbuhnya BMPS saat ini lagi musyawarah jika nanti ada pelanggaran hukum dalam prosesnya maka akan diproses secara hukum. Tapi secara moril akan menyurati melalui BMPS provinsi.

“Intinya komitmen pemerintah berpihak ke swasta memang belum ada, istilah bahwa tidak ada yang dikotomi hanya slogan, dalam kebijakan tidak diterapkan,” tegas Ayung.

Ia pun tidak heran dengan kondisi sekarang, karena di Kota Bekasi, sendiri Perwal yang dikeluarkan dalam penerimaan siswa baru tidak ada melibatkan swasta. Untuk tingkat provinsi jelasnya memang ada dalam Pergub-nya tentang pelibatan swasta tapi, tapi pelaksanaannya tidak tercermin.

“Memang dalam kebijakan PPDB swasta diberi peluang PPDB online, kemudian anak yang tidak mampu jika masuk ke swasta akan dibantu. Namun di satu sisi pemerintah masih mendorong sekolah negeri untuk memenuhi kuota,” jelas Ayung.

Padahal ketika jadwal PPDB selesai wakil gubernur pernah statemen untuk menyetop penerimaan di sekolah negeri, tapi pelaksanaan di lapangan kepsek masih diminta memenuhi kuotanya, meskipun pelaksanaan PPDB selesai agar memenuhi kuota.

Lihat juga...