Menaker: Ini Aturan tentang Pemberian Subsidi Upah

JAKARTA  – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, telah mengeluarkan aturan baru mengenai pemberian bantuan subsidi upah, yang mencakup pembaruan syarat penerima subsidi.

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19 yang ditetapkan pada 28 Juli 2021.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 yang diunduh dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis, penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2021 adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, dan merupakan peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.

Syarat lain untuk menerima BSU adalah memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal pekerja bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Apabila wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Menurut peraturan menteri, besaran BSU yang diberikan sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan atau total Rp1 juta dan akan disalurkan sekaligus.

Lihat juga...