Mulai Hari Ini, TransJakarta Wajibkan Penumpang Miliki STRP 

Sebuah bus TransJakarta melintas saat berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/7/2021).
JAKARTA – Pengelola PT Transportasi Jakarta (TransJarkarta), mulai Senin (12/7/2021) hari ini, mewajibkan penumpang memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Hal itu diberlakukan, mengikuti ketentuan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Setiap pelanggan akan diperiksa oleh petugas kami,” kata Direktur Operasional PT TransJakarta, Prasetia Budi, melalui keterangan tertulis, Senin (12/7/2021) dinihari.

Kebijakan STRP bagi penumpang TransJakarta itu, menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) No.49/2021, tentang perubahan atas SE Menhub No.43/2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi COVID-19. Berdasarkan kebijakan itu, manajemen TransJakarta mengatur persyaratan untuk membatasi bagi seluruh penumpang moda transportasi massal tersebut.

Selain STRP, Prasetia menyebut, penumpang harus mengantongi surat keterangan dari pemerintah daerah (pemda) setempat. Dan surat dari pimpinan instansi (minimal eselon dua untuk pemerintahan), pimpinan perusahaan atau yang termasuk sektor esensial dan kritikal.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga kesehatan bisa menunjukkan kartu tanda pengenal (Id Card). “Namun, bagi masyarakat dan pegawai swasta sektor esensial dan kritikal yang tidak bisa menunjukkan salah satu dari surat di atas, maka tidak diperkenankan untuk menggunakan layanan TransJakarta,” ujar Prasetia.

Petugas Layanan Halte (PLH) TransJakarta, akan dibantu Dinas Perhubungan untuk memeriksa setiap penumpang, sebelum masuk pintu transaksi atau tap in. Prasetia meminta calon penumpang TransJakarta menyiapkan dokumen persyaratan tersebut, untuk menghindari antrean di jalur pintu masuk halte. Sementara, petugas gabungan juga akan memeriksa persyaratan bagi calon penumpang layanan Non Bus Rapid Transit atau Non BRT dan Mikrotrans, pada pos penyekatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. (Ant)

Lihat juga...