Ombudsman Jakarta Raya Nilai Pelaksanaan PPKM Darurat tak Maksimal

Editor: Koko Triarko

Teguh P Nugroho, ketua Ombudsman Jakarta Raya, Jumat (23/7/2021). –Foto: M Amin

Delay time tersebut, jelasnya, lebih besar terjadi di wilayah penyangga mengingat nakes di wilayah tersebut lebih terbatas jumlahnya dan disertai banyaknya nakes yang terpapar Covid-19.

Dia mengatakan, bahwa beberapa puskemas di Kabupaten Bogor sempat shutdown, karena nakesnya positif Covid-19. Begitu juga dengan kapasitas nakes di Kota Bogor, yang mengalami pengurangan 30 persen karena jumlah nakes yang terpapar cukup banyak.

Di sisi lain, target agar wilayahnya tidak masuk ke dalam zona merah menyebabkan banyak RT/RW, bahkan tingkat kelurahan yang tidak melaporkan secara akurat warga yang melakukan kontak erat dengan suspek Covid-19, untuk menghindari tuduhan ketidakmampuan dalam menangani Covid-19 di wilayahnya.

Sementara untuk melakukan tes mandiri, warga terhalang oleh biaya Swab Antigen dan PCR yang cukup tinggi di saat ekonomi mereka juga terpukul akibat Covid-19.

Sebagai contoh, untuk satu keluarga dengan anggota 4 orang saja, dibutuhkan biaya sekitar Rp1 juta untuk swab antigen dan lebih dari Rp4 juta untuk PCR.

Sementara saat melapor ke Gugus Tugas Covid-19 di tingkat RW, warga mengalami delay time yang cukup lama, bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali.

Akhirnya, mereka tetap beraktivitas termasuk yang bekerja di sektor esensial, kritikal dan pekerja harian dengan mobilitasnya tetap tinggi di masa PPKM, sehingga berpotensi menjadi carrier Covid-19 di lingkungan permukiman dan tempat bekerja mereka.

Dikatakan, bahwa Ombudsman Jakarta Raya telah memperoleh informasi dari Importir Swab Antigen Kit, bahwa harga satuan Swab Antigen Kit dengan kualitas reagent dari Cina hanya sebesar Rp7.500, jika pembelian dilakukan secara G to G dengan minimal pembelian 5 juta kit.

“Sementara untuk reagent standar Kanada berada di angka 3,6 USD atau sekitar Rp50.000,” ucapnya.

Jika mengambil contoh keuntungan yang diambil penyelenggara GeNose dengan memungut Rp30.000 untuk biaya personel, administrasi (surat bebas atau positif Covid-19), dan keuntungan mereka, maka harga batas atas Swab Antigen seharusnya berkisar di angka Rp50.000-100.000 saja.

Ombusdman Jakarta Raya menilai, mustahil jika Kemenkes dan BPKP tidak memiliki informasi tersebut dan sudah sepatutnya sekarang Kemenkes lebih mendorong percepatan tracing dengan mempermudah warga untuk melakukannya secara mandiri, dengan harga yang lebih murah.

Lihat juga...