Ombudsman: RS Kolaps Sebabkan Tingginya Angka Kematian Covid-19

Editor: Koko Triarko

Teguh P Nugroho, Ketua Ombudsman Jakarta Raya, melaporkan bahwa selama PPKM Darurat rumah sakit di Jakarta dan wilayah penyangga kolaps, Jumat (23/7/2021). –Foto: M Amin

BEKASI – Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mengatakan keprihatinan terbesar dalam tata kelola penanganan pencegahan penyebaran transmisi Covid-19 gelombang ke dua selama penerapan PPKM Darurat, adalah tingginya angka kematian atau fatality rate.

Menurutnya, fatality rate tersebut karena kolapsnya pelayanan Rumah Sakit di Jakarta dan wilayah penyangga. Hal itu berdasarkan evaluasi Ombudsman Jakarta Raya terhadap pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Jabodetabek.

“Banyak laporan ke Ombudsman Jakarta Raya yang meminta bantuan untuk mencari ruang isolasi dan ICU di seluruh rumah sakit, yang berada di wilayah pengawasan pelayanan publik kami,” papar Teguh, kepada Cendana News, Jumat (23/7/2021).

Menurutnya lagi, pemerintah pusat seharusnya memandang pelayanan fasilitas kesehatan bagi pasien kritis, baik Covid-19 maupun non Covid-19 di Jabodetabek dalam perspektif kawasan aglomerasi, sebagaimana penapisan mobilitas penduduk.

“Wilayah penyangga Jakarta, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) merupakan penyumbang angka fatality rate utama bagi Provinsi Jawa Barat, dengan angka di atas 50 persen,” ungkap Teguh.

Menyikapi hal itu, selain langsung berkoordinasi dengan para Kadinkes dan pimpinan beberapa rumah sakit isolasi, Ombudsman melakukan penelusuran ketersediaan kamar isolasi dan ICU melalui aplikasi Sinarap 2.0 yang diperbaharui menjadi Sinarap 3.0, namun hasilnya nihil.

“Semua Rumah Sakit tersebut penuh, meskipun pada aplikasi dinyatakan kamar isolasi dan ICU masih tersedia, yang ada adalah antrean panjang pasien menunggu untuk mendapatkan kamar dan layanan,” kata Teguh.

Pada akhirnya, banyak pelapor dari keluarga pasien kritis itu terpaksa melakukan isolasi mandiri tanpa bantuan dan perlengkapan yang memadai.

Sementara bagi pasien kritis non Covid-19, mereka terpaksa melakukan rawat jalan. Bahkan, ada juga pasien laka lantas yang melapor ke Ombudsman, dibantu mencari hingga rumah sakit ke empat karena rumah sakit-rumah sakit sebelumnya harus melakukan sterilisasi IGD sebelum bisa menerima pasien kritis laka lantas.

“Hal-hal tersebut yang menyebabkan angka kematian pasien di rumah sakit dan saat isolasi mandiri sangat tinggi, baik di wilayah Jakarta maupun penyangga,” imbuhnya.

Banyak pasien kritis yang baru mendapatkan ruangan isolasi setelah antre panjang dan sudah mengalami perburukan yang parah atau meninggal saat isolasi, karena kondisi mereka sudah sangat kritis.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru terus menambah fasilitas perawatan isolasi rujukan untuk menangani pasien Covid-19, dengan gejala ringan dan OTG.

“Pemerintah daerah penyangga di saat yang sama juga berusaha membangun rumah sakit darurat. Masalahnya, dengan wisma isolasi tersebut justru menyita tenaga kesehatan yang jumlahnya sangat terbatas, termasuk sarana dan prasarana yang semestinya bisa dipergunakan untuk pasien-pasien Covid-19 kritis yang mengalami perburukan,”ujarnya.

Ombudsman berpendapat, bahwa mencetak nakes tidaklah mudah, termasuk juga redistribusi nakes dari beberapa daerah non PPKM ke wilayah episentrum, karena potensi ledakan Covid-19 di wilayah nonepisentrum juga sangat mungkin terjadi.

Kepala daerah setempat juga pasti mengutamakan kesiapsiagan jika wilayah mereka berubah menjadi zona merah.

Konversi tempat tidur sebanyak 30-40 persen pada rumah sakit-rumah sakit eksisting malah memperburuk keadaan, karena menyebabkan layanan bagi pasien kritis non Covid-19 menjadi terabaikan, terutama usulan Kementerian Kesehatan agar RSUD sepenuhnya dipergunakan untuk layanan pasien Covid-19 kritis.

Melihat kondisi tersebut, Ombudsman Jakarta Raya menyarankan agar Kemenkes dan Pemprov DKI Jakarta, agar melakukan konversi dan optimalisasi tenaga kesehatan, sarana dan prasarana wisma-wisma isolasi menjadi Rumah Sakit Rujukan bagi pasien Covid-19 kritis di wilayah aglomerasi Jabodebek.

Kemudian, sebagian kecil wisma tetap diperlukan sebagai ruangan isolasi bagi suspek Covid-19 gejala ringan dan OTG yang berasal dari permukiman padat, tinggal di hunian atau rumah sempit yang tidak memungkinkan dilakukannya isolasi, suspek yang memiliki komorbid, suspek yang tinggal sendiri atau tidak memiliki keluarga dan butuh pengawasan serta para buruh migran yang baru kembali dari luar negeri.

Lihat juga...