Pabrik Sepatu di Garut Langgar PPKM Didenda Rp20 juta

GARUT – Pengadilan Negeri Garut memvonis pabrik sepatu PT Changsin Reksa Jaya dengan sanksi denda sebesar Rp20 juta, karena melanggar aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan mempekerjakan karyawan 100 persen.

“Denda ada yang Rp20 juta, ini rekor paling tinggi dendanya,” kata Wakil Satgas Covid-19 Kabupaten Garut, juga Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Hariadi, usai memantau persidangan pelanggar PPKM di Simpang Lima, Garut, Jawa Barat, Kamis (8/7/2021).

Ia menuturkan, hasil operasi penegakan aturan PPKM Darurat di Garut telah menemukan tiga pabrik yang melanggar PPKM, yakni mempekerjakan seluruh karyawannya.

Padahal, sesuai aturan, kata dia selama PPKM Darurat kegiatan industri diperbolehkan beroperasi dengan syarat mempekerjakan 50 persen karyawannya, untuk menhindari kerumunan yang khawatir terjadi penularan wabah Covid-19.

“Dia (pabrik) harus memasukkan, mempekerjakan 50 persen jumlah pegawainya, tapi kenyataannya yang bersangkutan tidak mematuhi itu,” kata Sugeng.

Ia menyampaikan, adanya pelangagran PPKM itu Satgas Covid-19 Garut menindaklanjutinya dengan memproses hukum untuk dilakukan tindak pidana ringan, dengan hasil putusan denda berbeda-beda.

Ia menyebutkan, selain pabrik sepatu yang didenda sebesar Rp20 juta, ada juga pabrik lain yang pelanggarannya sama mendapatkan putusan dari pengadilan dengan denda Rp13 juta dan Rp15 juta.

“Sidang yang digelar hari ini dari enam pelanggar yang disidangkan, tiga di antaranya adalah tiga perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Perda Nomor 13/2018, tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,” katanya.

Ia berharap, tindakan tegas dengan memprosesnya ke pengadilan dapat memberi efek jera bagi pihak lain agar mematuhi penerapan PPKM Darurat untuk mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19.

Jika pihak yang sudah mendapatkan vonis bersalah kembali melakukan pelanggaran PPKM, kata dia, akan kembali diproses hukum dengan ancaman sanksi yang lebih berat yaitu maksimal denda Rp50 juta.

“Kami akan tetap terus memantau dan mengawasi jumlah pegawai yang masuk tadi semua sudah mendengarkan atas imbauan dan putusan hakim untuk mematuhi selama PPKM sampai 20 Juli,” katanya.

Manajer Legal PT Changsin Reksa Jaya, Tikno, menyatakan pihaknya menerima hasil putusan pengadilan dan akan membayar denda dari kasus pelanggaran PPKM Darurat tersebut.

“Kami menerima putusan hakim dan akan membayar dendanya,” katanya. (Ant)

Lihat juga...