Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan PPKM Darurat

Tangkapan layar - Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said dalam diskusi publik bertajuk Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat dalam Kacamata Kedermawanan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI diakses di Jakarta, Jumat (2/7/2021) -Ant

JAKARTA – Partisipasi masyarakat sepenuhnya menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali, menjadi kunci keberhasilan menurunkan angka penularan Covid-19.

“Kunci keberhasilan ini kan partisipasi masyarakat. Kalau semua berpartisipasi mau melakukan dengan tertib pasti jalan dengan baik,” kata Pendiri Foodbank of Indonesia, Wida Septarina, dalam diskusi publik bertajuk Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat dalam Kacamata Kedermawanan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI diakses di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Hal yang perlu dijaga, menurut dia munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat. Misalnya, pada saat ada pengetatan pergerakan, namun wisata justru dibuka sehingga kebijakannya menjadi tidak sinkron. Penegakan hukumnya juga tidak terlihat ketika terjadi pelanggaran, contoh kantor yang buka hanya diingatkan saja dan hanya membayar denda.

Menurut Wida, jika penegakan hukum benar dilakukan, masyarakat akan percaya negara hadir untuk mengatasi kondisi kesehatan ini.

Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said, mengatakan ada empat kunci efektif agar PPKM Darurat Jawa dan Bali sukses menurunkan angka penularan Covid-19.

Pertama, aturannya harus seragam di semua provinsi di Jawa dan Bali, jangan setiap provinsi berbeda-beda, setiap kabupaten berbeda, dari sektor ke sektor berbeda.

Ke dua, pelaksanaannya harus serempak, karena virus tidak ada batas wilayah. Ke tiga, konsistensi kebijakan, sehingga apa yang disampaikan harus dilaksanakan dari waktu ke waktu tidak ada pengecualian.

Terakhir, kata Sudirman, jadikan PPKM Darurat Jawa dan Bali itu sebagai gerakan, bukan kewajiban. Buat agar menjaga jarak, protokol kesehatan itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Itu beyond’ dari ‘obligation.

“Yang bergerak siapa? Ini waktunya pemimpin informal. Maka seluruh pemimpin komunitas harus bergerak, kebijakan ini harus kita dukung. Kemudian ada komunitas kedermawanan dan lain-lain itu juga kita dukung, sehingga suasananya menjadi suasana kebangkitan masyarakat,” ujar dia.

Jika tidak, menurut dia, masih akan ada masyarakat yang mencuri-curi kesempatan tidak menjalankan PPKM Darurat tersebut. Berbeda kalau sudah jadi kebutuhan, tentu masyarakat akan melaksanakan sebaik-baiknya. (Ant)

Lihat juga...