PB PGRI: Survei Lingkungan Belajar Harus Dievaluasi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Survei lingkungan belajar harus dievaluasi karena berbenturan dengan pondasi kebangsaan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Jejen Musfah mengomentari survei lingkungan belajar yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Menurutnya, survei tersebut sangat tidak relevan karena berbenturan dengan dasar negara yaitu Pancasila. Utamanya, ada dua pertanyaan survei belajar yang dilontarkan kepada pihak sekolah tentang toleransi atau kondisi kebhinekaan dan keamanan.

“Pertanyaan toleransi dan keamanan itu kurang tepat ya, tidak relevan apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19. Ya harusnya, pertanyaan itu fokus pada variabel efektivitas pembelajaran sistem daring, luring atau bauran belajar yang diterapkan saat ini,” ujar Jejen, kepada Cendana News, saat dihubungi Kamis (29/7/2021).

Dia sangat menyayangkan ada variabel pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam survei lingkungan belajar. Jejen mengimbau Kemendikbud Ristek agar menjelaskan dan juga melakukan koreksi serta evaluasi terkait variabel pertanyaan itu.

Penjelasan tersebut menurutnya, menjadi sangat penting agar masyarakat tidak salah persepsi, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik.

“Survei lingkungan belajar, itu  harusnya lebih berfokus pada lingkungan pendidikan atau satuan pendidikan. Pertanyaan jangan mengarah pada intoleransi,” tukasnya.

Dalam survei itu, pihak sekolah harus menjawab salah satu pilihan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan. Seperti, ‘saya lebih senang mengajar dan membimbing siswa yang seiman dengan saya’.

Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan lima pilihan, yakni setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan cenderung setuju.

“Pertanyaan survei ini harus dikoreksi. Jangan bersifat tendensius dan menimbulkan konflik,” tukasnya.

Anggota Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah, Illiza Sa’adudin Djamal menambahkan, pertanyaan survei lingkungan sekolah tidak relevan sebagai asesmen nasional (AN).

Sehingga menurutnya, Kemendikbud harus menyesuaikan soal-soal survei dengan Permendikbud Ristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Di mana dalam AN tersebut mencakup tiga komponen utama, yakni asesmen kompetensi minimum (AKM) literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

“Survei ini berbenturan dengan makna bhineka tunggal ika, yakni pertanyaannya sangat tidak relevan dengan asesmen nasional,” ujar Illiza, saat dihubungi Cendana News.

Dia mengimbau Kemendikbud Ristek dalam survei lingkungan sekolah ini memasukkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dengan demikian diharapkan survei ini dapat menciptakan harmoni yang nyaman dalam proses pembelajaran di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi menurutnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah menjadi kesepahaman sebagai pondasi NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga berbagai pertanyaan dalam survei lingkungan sekolah yang tidak relevan tidak boleh bertentangan dengan pondasi bangsa.

Namun seyogyanya, kata dia, setiap pertanyaan survei itu lebih mengarah untuk meningkatkan mutu pembelajaran sekolah baik dalam sistem during maupun luring.

Lihat juga...