Pengamat : Holding Ultra Mikro Runtuhkan Fundamental Ekonomi Nasional

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Pengamat Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM), Suroto, pada diskusi virtual demokrasi koperasi dan UMKM di Jakarta yang diikuti Cendana News, Sabtu (16/5/2020). foto: Sri Sugiarti

JAKARTA — Pengamat Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM), Suroto menilai kebijakan holding ultra mikro dengan tujuan untuk memperluas akses kredit, dapat mempersulit pelaku usaha mikro. 

Kebijakan ini juga dapat meruntuhkan fundamental ekonomi, mengingat penyalur kreditnya adalah lembaga milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang justru akan mematikan lembaga keuangan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Dikatakan, sekarang ini misi BUMN tidak lagi mengemban fungsi goverment service obigation atau kewajiban pelayanan pemerintah. Bahkan dalam Undang-Undang (UU) BUMN sangat mempertegas bahwa perusahaan yang bernaungnya adalah perusahaan yang mengejar keuntungan.

Kemudian Kementerian BUMN mendorong aksi korporasi untuk membentuk Holding Ultra Mikro. Dimana kata dia, holding tersebut penggabungan dari tiga perusahaan BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Tujuannya untuk memperluas akses kredit bagi pelaku usaha mikro di Indonesia.

“Memang bagus memperluas akses kredit bagi usaha mikro itu, namun penggabungan tiga BUMN ini meskipun statusnya sebagai korporasi, mereka tetap mendapat kebijakan istimewa dari pemerintah,” ungkap Suroto, kepada Cendana News saat dihubungi, Selasa (6/7/2021).

Keistimewaannya yaitu mereka mendapatkan fasilitas Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Dengan fasilitas tersebut menjadikan mereka mendapatkan sumber dana murah dari masyarakat.

Ironisnya, lembaga keuangan mikro lainnya, yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), terkendala karena harus memberikan keyakinan kepada masyarakat agar menabung di lembaganya.

Sehingga dengan dibentuknya holding BUMN, tentu kata dia, menjadikan mereka kehilangan daya saing. Karena biaya sumber modalnya menjadi lebih mahal, begitu juga saat dipinjamkan pada anggota koperasinya atau masyarakat.

“Ini kebijakan akan mematikan koperasi dan lembaga keuangan mikro yang dimiliki masyarakat. Kebijakan ini bisa meruntuhkan fundamental ekonomi nasional,” tegas Suroto, yang merupakan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (AKSES).

Saat ini, jelas dia, jumlah usaha mikro tercatat 98 persen atau 63 juta usaha. Namun dari total angka itu, jumlah pelaku usaha kecil menengah dan besar tercatat tidak lebih dari 2 persen.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI), usaha kecil menengah (UKM) dibatasi 20 persen dari rasio kredit perbankan. Realisasinya tidak lebih dari 20 persen yaitu 19,75 persen pada 2020.

“Dari realisasi itu cuma tiga persen yang disalurkan bagi usaha mikro. Nah, holding ultra mikro ini prospek baru untuk ambil pangsa pasar lembaga keuangan yang secara mandiri dikelola oleh masyarakat,” tukasnya.

Lihat juga...