Penumpang KRL Banyak yang Belum Menggunakan STRP

Sejumlah calon penumpang mengantre saat pemeriksaan dokumen Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2021) - Foto Ant

JAKARTA – Belum banyak masyarakat yang menggunakan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP), sebagai persyaratan untuk naik Kereta Rel Listrik (KRL) di masa PPKM Darurat di DKI Jakarta.

“Sebagian besar lebih banyak menggunakan surat izin dari pimpinan perusahaan masing-masing, yang menjelaskan bahwa mereka merupakan pekerja dari sektor esensial dan kritikal, yang dibolehkan tetap beraktifitas,” kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti, Senin (12/7/2021).

Polana menyebut, kesimpulan tersebut merupakan hasil pengamatan dan evaluasi Tim BPTJ, yang ikut serta dalam pengawasan dan pengecekan di Stasiun KA Bogor dan enam Stasiun lainnya di Jabodetabek. Keenam stasiun tersebut meliputi, Stasiun Bekasi, Stasiun Bojong Gede, Stasiun Cilebut, Stasiun Citayam, Stasiun Cikarang, dan Stasiun Depok.

Kegiatan pengawasan itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti, Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan setempat maupun personil PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Sesuai dengan SE Menteri Perhubungan nomor 50 disebutkan, pelaku perjalanan rutin kereta api komuter dalam wilayah aglomerasi, wajib dilengkapi dengan STRP yang dikeluarkan kepala daerah setempat. Atau surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan masing-masing.

Proses pemeriksaan persyaratan perjalanan, yang yang dilakukan Senin (12/7/2021), berjalan cukup lancar. “Hanya saja memang masih saja ada pengguna KRL yang belum menggunakan masker rangkap, sehingga perlu diperingatkan petugas,” jelas Polana.

Selain itu, sepanjang hasil pengawasan yang dilakukan di Senin (12/7/2021) pagi, tidak terjadi tumpukan antrean penumpang yang berarti, di stasiun-stasiun KA yg melayani KRL. “Sekitar jam 07.00 WIB, penumpang relatif sudah melandai,” kata Polana.

Sementara untuk bus AKAP, selama satu pekan pemberlakuan PPKM Darurat, jumlah penumpang bus AKAP pada empat terminal bus Tipe A di bawah pengelolaan BPTJ terus menurun. Penurunan penumpang di empat terminal tersebut terjadi di Terminal Baranangsiang Bogor, Terminal Jatijajar Depok, Terminal Poris Plawad Tangerang dan Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan. Penurunan tersebut terjadi, apabila dibandingkan dengan jumlah penumpang rata-rata di Juni 2021.

Lebih lanjut Kepala BPTJ Polana B. Pramesti menjelaskan, penurunan penumpang bus AKAP paling signifikan terjadi di Terminal Poris Plawad. “Dari sebelumnya melayani penumpang rata-rata 500 orang per-hari turun menjadi 165 penumpang per hari atau turun sekitar 67 persen,” jelasnya.

Penurunan jumlah penumpang juga terjadi di Terminal Jatijajar. Dari sebelumnya melayani rata-rata 513 penumpang per hari menjadi 237 penumpang per hari atau turun sekitar 53,8 persen. “Sementara untuk bus AKDP turun sekitar 41,66 persen dari sebelumnya rata-rata 48 orang per hari menjadi 28 penumpang per hari,” jelas Polana.

Adapun penurunan penumpang juga tercatat di Terminal Pondok Cabe dan Terminal Baranangsiang. “Untuk Terminal Pondok Cabe, rata-rata harian penumpang yang berangkat dari terminal ini turun sekitar 58,97 persen. Pada Juni 2021 tercatat sebanyak 39 penumpang per hari, selama PPKM Darurat hanya melayani 16 penumpang per harinya,” ujar Polana.

Kemudian untuk Terminal Baranangsiang, penurunan jumlah penumpang AKAP yang berangkat dari terminal ini turun sekitar 28,72 persen dan untuk AKDP turun sekitar 24,84 persen. “Untuk AKAP dari sebelumnya 188 penumpang per hari menjadi 134 penumpang per hari. Sedangkan untuk penumpang bus AKDP dari semula 330 penumpang per hari kini menjadi 248 penumpang per hari,” jelas Polana.

Penurunan jumlah penumpang di empat terminal BPTJ ini diharapkan, dapat berpengaruh terhadap turunnya angka penyebaran kasus Covid 19 di Indonesia. “Semangat diterbitkannya aturan pengetatan perjalanan transportasi darat ini merupakan respon dari kondisi darurat COVID-19 di Indonesia yang angkanya terus bertambah. Tentunya kita berharap dengan semakin menurunnya pergerakan masyarakat maka akan berdampak pada turunnya angka penyebaran kasus Covid 19 di Indonesia,” katanya.

Sebagai informasi, terhitung mulai 5 Juli 2021, seluruh pelaku perjalanan transportasi darat jarak jauh, yang berangkat dari terminal tipe A di bawah pengelolaan BPTJ, wajib melampirkan syarat perjalanan. Diantaranya, kartu vaksin minimal dosis pertama dan hasil negatif RT-PCR minimal 2×24 jam atau hasil negatif rapid antigen minimal 1×24 jam yang diambil sebelum keberangkatan. (Ant)

Lihat juga...