PGRI Jateng: Usulan Guru PPPK tidak Direspons Secara Utuh Pemda

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Pendaftaran seleksi guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah ditutup pada, 26 Juli 2021 lal. Namun ternyata ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian.

“Fakta di lapangan, saat pemerintah, melalui Kemendikbud Ristek, menyebutkan pihaknya membuka 1 juta lowongan untuk guru dengan skema PPPK. Hal ini tidak direspons secara utuh oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini karena ada miskomunikasi, daerah takut yang disuruh menanggung nantinya pemda,” papar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Dr Muhdi SH MHum, saat dihubungi di Semarang, Kamis (29/7/2021).

Ketakutan tersebut, menyebabkan jumlah lowongan 1 juta guru PPPK tidak terpenuhi, karena pengajuan kebutuhan pegawai dilakukan oleh pemda setempat. “Bisa jadi termasuk di Jateng. Dari 1 juta lowongan, pengajuannya hanya di angka 570 ribu lebih sekian, tidak sampai 600 ribu,” terangnya.

Hal tersebut, menurutnya, sangat disayangkan karena saat ini banyak guru yang berstatus honorer atau tidak tetap, dengan standar gaji yang berbeda-beda. “Padahal jika bisa diterima melalui skema PPPK tersebut, setidaknya kesejahteraan guru honorer akan lebih baik, karena selain gaji juga ada tunjangan-tunjangan,” tandas Muhdi lagi.

Pihaknya pun berharap pemerintah bisa membuka kembali pendaftaran guru  dengan skema PPPK tahap dua, guna untuk mencapai kebutuhan 1 juta guru.

Disisi lain, pendaftaran guru skema PPPK pada saat ini, juga ada perbedaan formasi yang dibuka. Tidak sesuai dengan janji dari Kemendikbud Ristek.

“Ternyata banyak formasi yang tidak tersedia. Bisa jadi, kabupaten kota tidak mengusulkan atau mereka mengusulkan namun ditolak,” terangnya.

Selain itu juga ada persoalan mendasar, bahwa pembukaan lowongan 1 juta guru melalui skema PPPK tersebut, untuk mengatasi persoalan honorer, namun ternyata guru honorer terkendala juga, karena mereka hanya bisa mendaftar di sekolah masing-masing.

“Masalahnya, banyak daerah yang mengajukan kebutuhan tidak sesuai atau kurang dibanding dengan jumlah guru honorer yang ada, atau sekolah itu ada guru honorer namun tidak mengajukan,” jelasnya.

Akibatnya, mereka tidak bisa ikut seleksi PPPK sebagai guru honorer, namun sebagai peserta umum. Hal tersebut tentu merugikan, karena dengan mendaftar sebagai guru honorer dalam PPPk, mereka bisa mendapatkan tambahan nilai.

Tercatat, guru Honorer THK-II akan diberikan tambahan nilai sebesar 10 persen dari nilai maksimal Kompetensi Teknis. Syaratnya yakni peserta terdaftar di database THK-II BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan Data Dapodik).

“Jadi penghargaan yang diberikan kepada guru honorer, dalam keikutsertaan mereka pada seleksi PPPK, tidak didapatkan karena daerah atau sekolah yang bersangkutan tidak mengajukan. Ini tentu sangat disayangkan,” tegas Muhdi.

Sekali lagi, pihaknya berharap pemerintah segera membuka kembali pendaftaran guru PPPK, untuk menutup kekurangan dari 1 juta guru yang dibutuhkan. “Tentu saja juga dilakukan perbaikan, dari sistem hingga komunikasi antar kementerian, termasuk komunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga persoalan yang terjadi pada saat ini, tidak terulang,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Wisnu Zaroh, memaparkan, sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021, peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 ada empat golongan yakni,  guru Tenaga Honorer Kategori (THK) II atau guru eks tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kemudian, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud, guru swasta yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemendikbud,” terangnya.

Dijelaskan, pada seleksi CASN tahun 2021, Pemprov Jateng mendapat alokasi sebanyak  11.648 lowongan. “Dari angka tersebut sebanyak 10.819 lowongan diperuntukkan bagi tenaga guru dengan skema PPPK, sementara sisanya PPK tenaga kesehatan 525 lowongan, PPPK tenaga teknis sejumlah tiga orang dan lowongan CPNS sebanyak 301 orang,” pungkasnya.

Lihat juga...