PPDB 2021, BMPS Bekasi Sebut Banyak Kelas ‘Siluman’

Editor: Koko Triarko

Misan Heryanto, Ketua Bidang Hukum BMPS Kota Bekasi,Kamis (22/7/2021). -Foto: M Amin

BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Jawa Barat, menyebut keberpihakan pemerintah kepada sekolah swasta hanya sebatas lip service. Pasalnya, dalam penerima peserta didik baru (PPDB) 2021 baik tingkat SMP/SMA banyak terdapat kelas ‘siluman’.

Kelas siluman dimaksud karena penerimaan melebihi kuota yang ditetapkan secara nasional. Misalkan dalam satu rombel, ketentuan kapasitasnya hanya 36 siswa. Tapi, kenyataannya sekolah bisa menerima siswa baru hingga mencapai 44-48 siswa.

“Praktik seperti ini terjadi di Kota Bekasi, baik tingkat SMP ataupun SMA. Imbasnya yang paling kena jelas sekolah swasta,” kata Misan Heryanto, Ketua Bidang Hukum BMPS Kota Bekasi, kepada Cendana News, Kamis (22/7/2021).

Bahkan, lanjutnya, meski PPDB telah ditutup masih ada sekolah negeri, yakni di SMP 8 tetap menerima siswa baru. Harusnya hal tersebut tidak terjadi, jika benar pemerintah memikirkan perkembangan sekolah swasta.

“Saya dapat data hari ini, di SMP 8 Kota Bekasi masih menerima siswa baru. Bahkan, ada 11 siswa baru hari ini masuk di SMP tersebut,” ujar Misan menunjukkan data penerimaan siswa baru di SMP tersebut.

Kekhawatiran sekolah swasta di Kota Bekasi, terkait pelaksanaan  PPDB 2021 akan berdampak ke sekolah swasta, akhirnya menjadi kenyataan. Banyak sekolah swasta tidak memenuhi kuota siswa yang tersedia.

Menurutnya, kelas siluman terjadi karena sekolah negeri terlalu banyak mengambil siswa baru. Ia mencontohkan, di lapangan saat penerimaan tersedia 10 Rombel dengan ketentuan per Rombel 36 siswa, tapi di laporan Dapodik bisa 14 Rombel.

“Hal itu terjadi karena sekolah bisa menerima per rombel mencapai 48 siswa baru. Lebihnya itu bisa jadi berapa kelas jika dikalkulasikan?” terang Sekretaris Partai Berkarya Kota Bekasi ini.

Untuk itu, Misan menyarankan sekali kawan wartawan turun ke sekolah, lihat absennya itu bisa paling kecil 42 per rombel. Misan sendiri memiliki SMP dan SMK Bisnis Informatika, diakuinya jumlah siswa yang masuk SMP hanya 17 orang dari kuota 90 siswa. Sementara SMK hanya 57 yang telah mendaftar dari kuota 150 siswa.

Diakuinya pula, BMPS Kota Bekasi menyikapi PPDB 2021 sekarang hanya bisa pasrah. Karena mau demo (unjuk rasa) kondisi sedang terjadi PPKM. Biasanya, lanjut dia, mensikapi biasanya dengan aksi.

“Berdiskusi kan sudah tidak mungkin, karena sudah susah dan pemerintah tidak berpihak ke sekolah swasta,” tukasnya.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Daulay, diakuinya banyak sekolah swasta tahun ini dalam penerimaan siswa baru tidak memenuhi target, baik di tingkat SD/SMP hingga SMK.

“Banyak sekolah swasta di Kota Bekasi yang hanya mendapatkan siswa baru di bawah sepuluh orang, bahkan ada yang tidak mendapat siswa sama sekali. Ini terjadi tahun ini,” jelas Ayung.

Menurut Ayung, kendala kemungkinan ada orang yang berminat sekolah di swasta itu menurun, karena swasta juga pada prinsipnya dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Namun demikian, jelasnya, kunci utama sebenarnya ada di mindset, dan pemerintah juga tidak mendorong sekolah di mana saja sama.

“Kebijakan sekolah di mana saja sama, baik negeri atau swasta hanya lip service. Realitas di lapangan banyak laporan ada penambahan kelas di SMP atau SMA. Bahkan, SMA membuka kelas terbuka, dan ada jalur khusus untuk masuk di SMK, sehingga terjadi yang dinamakan kelas siluman,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa ada laporan dua SMA di Kota Bekasi, yakni SMA 2 dan SMA 14, membuka kelas terbuka. Harusnya SMA terbuka tidak reguler, tapi praktiknya berbeda. SMK ada juga namanya jalur khusus. Hal itu membuat banyak orang tua siswa yang telah mendaftar di sekolah swasta menarik berkas, karena diterima di sekolah negeri melalui jalur khusus.

Menurutnya, kebijakan SMP ada di kota, dan kota dari awal sudah dikritisi, bahwa pemerintah tidak berpihak ke swasta, dari kebijakan Perwal saja tidak berpihak ke swasta.

“Untuk SMA memang sudah mengakomodir swasta, tapi di lapangan ternyata sama saja, karena masih memfasilitasi atau istilahnya ada jatah rekanan. Seharusnya, pemerintah memberi solusi, karena swasta tergantung siswa,” tegasnya.

Lihat juga...