PPDB di Jabar Sudah Sesuai Juknis

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Ombudsman Jakarta Raya menyebut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 di wilayah Jawa Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis).

Ha itu setelah Ombudsman Jakarta Raya mendapat klarifikasi langsung dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, terkait laporan berbagai dugaan penyimpangan dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK di wilayah itu.

“Hasil klarifikasi ke Disdik Jabar, diketahui sudah banyak kesesuaian dengan juknis yang dikeluarkan oleh Disdik Jabar. Hal itu setelah ada klarifikasi yang dilaksanakan beberapa hari lalu,” ujar Teguh P Nugroho Kepala Ombudsman Jakarta Raya dikonfirmasi Cendana News, Kamis (22/7/2021).

Diakuinya bahwa Ombudsman Jakarta Raya dalam pelaksanaan PPDB 2021 setidaknya telah menerima sekitar 40-an laporan dari orang tua siswa terkait kecurangan dalam pelaksanaannya. Dan terkait dugaan-dugaan itu setelah diklarifikasi langsung ke Disdik Jabar, ternyata bisa disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah banyak yang sesuai dengan juknis PPDB.

Contohnya, papar Teguh, soal laporan pungli, tidak ada yang bisa membuktikan, dan setelah dicek anak yang dikatakan lolos karena calo tersebut, ternyata memang memenuhi syarat.

Begitu pun saat Ombudsman melakukan pengecekan sistem, misalnya ada nama anak tertentu diduga ‘kongkalikong’ ternyata setelah dicek melalui sistem, nilainya baik dan memenuhi klasifikasi untuk diterima, meliputi zonasi dan prestasi semuanya masuk dan sesuai petunjuk teknis.

Menurut Teguh, penerimaan PPDB secara online juga menggunakan sistem online dan semuanya terbuka, bisa dicek. Misalnya ada kecurigaan titipan pejabat tertentu terhadap satu anak kenapa bisa masuk, maka hal itu bisa dicek melalui sistem. Kalau nilainya anomali, tentu bisa dipertanyakan langsung ke sekolah atau di dinas terkait.

“Secara umum, ada nilai akhir dari semua proses PPDB yang bisa dilihat dan itu ditampilkan,” ungkap Teguh menyebut, Disdik Jabar kooperatif dan sudah memberi keterangan terkait laporan selama pelaksanaan PPDB ke Ombudsman.

Teguh menyebut, laporan yang masuk ke Ombudsman Raya terbesar dari wilayah penyangga DKI Jakarta seperti, wilayah Bogor, Depok dan Bekasi. Bahkan jelasnya, di Bekasi ada pejabat yang menulis surat  ke salah satu sekolah, tapi anak yang dititipkan tersebut, tidak lolos.

“Saya tahu nama pejabatnya, nama anak yang dititipkan dan di sekolah mana. Tapi, anak itu tidak lolos karena tak memenuhi standar. Padahal itu sekelas pejabat tinggi di Bekasi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman terkait PPDB tersebut, kebanyakan masalah titik koordinat, kalibrasi dan soal prestasi,  ada juga soal pungli.

Ia menyarankan, jika ada soal dugaan pungli, jangan berkoar di media, tapi buktikan saja dan laporkan jika didukung bukti yang nyata. Tidak hanya dugaan-dugaan.

“Rata-rata pertanyaan soal titik koordinat, kenapa bisa kalah dengan yang lain. Sebetulnya yang memasukkan titik koordinat adalah orang tua dibantu operator sekolah. Tapi ada yang sudah memasukkan titik koordinat  tidak berkoordinasi lagi dengan operator,” tandas Teguh, mengaku memang ada kerumitan tersendiri melalui sistem online.

Hal lainnya, soal kuota, sesuai dengan jawaban Disdik Jabar bahwa pelaksanaan PPDB online tahun ini digelar sebelum kalender pendidikan selesai. Sehingga ada beberapa sekolah yang peserta didiknya tidak naik kelas. Artinya kuota yang diterima dalam suatu ruang jadi berkurang. Tapi, hal tersebut menjadi kebijakan nasional.

Misalnya ketentuan dalam satu kelas, kuota peserta didik baru ditetapkan 36. Tapi, di sekolah tersebut ada sekira 5 siswa tidak naik kelas. Artinya bukan kuota dikurangi, tapi ada siswa yang masih tertinggal 5 orang, jadi penerimaan hanya dilaksanakan 31 siswa saja.

Begitu pun jalur prestasi, banyak orang tua komplain, saat awal nilai anaknya bagus, tapi setelah lebih lanjut jadi turun. Hal itu dikarenakan misalnya prestasi di bidang olahraga karate, ikut kejuaraan, ternyata kejuaraannya bukan digelar Forki, hanya di mal saja.

“Ternyata prestasi yang diikuti bukan event resmi. Misalnya lomba menyanyi ternyata kualitasnya tidak memenuhi kualifikasi dalam juknis PPDB. Maka nilai anak tentu turun setelah dilakukan pengecekan. Karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis,” ucap Teguh sembari menyebut untuk jalur SD tidak ada persoalan.

Ia juga mengakui, bahwa sebelumnya telah terjadi komunikasi yang tak sesuai antara Ombudsman Jakarta Raya dengan Disdik Jabar.

Tapi, saat ini semua sudah selesai dan mereka cukup kooperatif untuk mengklarifikasi semua laporan yang masuk ke Ombudsman.

Lihat juga...