PPKM Darurat, Operasi Yustisi Kembali Digalakkan di Bekasi

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi bersama unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Tinggi terus melaksanakan Operasi Yustisi dengan menggunankan cara Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di berbagai titik wilayah setempat.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Aloysius Suprijadi,  mengatakan operasi dilaksanakan terlebih masyarakat yang semakin tidak patuh dengan prokes sehingga tren  kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia  tidak hanya disebabkan oleh varian baru saja, melainkan ditambah masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan.

Owner atau pemilik dari pelaku usaha serta pengunjung dari toko tersebut dimintai keterangan serta data diri berupa KTP untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan persidangan di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan,” ungkap Aloysius, Jumat (9/7/2021).

Dikatakan agar tidak memberatkan pelanggar, pasal yang diberikan adalah tindak pidana ringan yaitu sanksi yang diberikan berupa pelayanan kebersihan sampai denda yang ditentukan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Laksmi Indriyah Rohmulyati, menjelaskan setelah para pelanggar di sidang, mereka akan dipulangkan. Tapi jika mereka yang sudah disidang kedapatan kembali melanggar program PPKM yang sedang diselenggarakan akan segera ditindaklanjuti dan akan menerima sanksi berikutnya berupa tambahan denda senilai Rp50 juta rupiah sampai dengan penutupan izin operasionalnya sampai waktu yang ditentukan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Laksmi Indriyah Rohmulyati, saat memberikan pemahaman kepada para pelanggar PPKM Darurat, Jumat (9/7/2021). -Foto: M. Amin

Dari operasi yang telah dilakukan dilaporkan ada pelanggar PPKM Darurat yang ditindak sebanyak 29 orang, Terdapat 9 pelaku usaha ditemukan melanggar ketentuan PPKM yang sedang berlangsung karena tetap membuka usahanya dan mengundang kerumunan datang.

“Harapan kami dengan dilakukannya sidang ini masyarakat bisa mematuhi aturan yang berlaku di PPKM darurat ini sehingga kita bersama bisa terbebas dari Covid 19,” ujarnya.

Mereka yang terjaring hanya diminta untuk hadir di kantor kecamatan Bekasi Selatan untuk mengikuti sidang Yustisi, para pelanggar yang sudah ditetapkan hukuman oleh hakim diharuskan membayar sanksi denda serta sanksi sosial.

“Jumlah hasil sanksi denda yang terkumpul selanjutnya di setorkan ke kas negara dengan pihak Kejaksaan sebagai eksekutor,” ungkap Kasie Bidang Gakda Satpol PP Kota Bekasi Agus Hermawan.

Dendanya bervariasi mulai dari dua puluh ribu sampai dengan tiga ratus ribu sedangkan denda yang terkumpul sebesar Rp.1.130. 000 dari 26 orang sedangkan penerima sangsi sosial sebanyak  3 orang, ucapnya.

“Total ada 29 KTP terjaring dalam operasi ini karena tidak memakai masker, dan pedagang yang masih mengizinkan pelanggannya makan di tempat, karena harusnya tidak boleh dan harus dibawa pulang,” ucapnya

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi,  dalam Rakor bersama mengatakan bahwa pola yang sudah diterapkan saat ini baru sampai titik persuasif dan teguran ringan, penerapan dengan dan sidang ditempat terhadap masyarakat khususnya para pelaku usaha namun belum ada kriteria standarisasi.

Operasi Yustisi kembali Digalakkan karena terjadinya penurunan kepatuhan protokol kesehatan pada pedagang kaki lima seputaran Jalan Ahmad Yani dan sekitaran Alun Alun Kota Bekasi sehingga eskalasi kasus Covid 19 di Kota Bekasi sudah sampai level darurat.

Peningkatan level penegakkan hukum melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota merujuk pada perundang undangan namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Ketua tim penegakkan PPKM Darurat ini ditunjuk sebagai Ketua Tim ialah Kepala Satpol PP Kota Bekasi didampingi Kepala bagian Hukum segera untuk melaporkan dan segera dibuatkan Surat Keputusan Tim PPKM Darurat ini.

Lihat juga...