Tahun Ajaran Baru, K3S Minta Penambahan GTK/TKK di Bekasi Dipercepat

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Ade Abdullah, Ketua K3S Bekasi Selatan saat ditemui, Kamis (8/7/2021). Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Ade Abdullah, mengakui kebutuhan tenaga pengajar untuk tingkat SD/SMP sudah pada titik membahayakan.

“Penambahan guru baik Tenaga Kontrak Kerja dan Guru Tenaga Kerja sudah sangat urgen sekarang, apalagi menyambut tahun ajaran baru ini. Hal ini berkenaan dengan masing-masing kepentingan sekolah,”ungkap Ade Abdullah, kepada Cendana News, Kamis (8/7/2021).

Dikatakan selain banyak Guru Tenaga Kerja (​GTK) dan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang telah diangkat melalui PPPK, juga banyak guru di beberapa sekolah memasuki masa pensiun. Artinya, jelas Ade, terjadi pengurangan jumlah guru yang cukup rawan terjadi setiap tahunnya.

Ia mencontohkan, di sekolahnya saja sudah kehilangan tiga guru karena diangkat PNS di DKI Jakarta. Tahun ini imbuhnya, akan ada dua guru memasuki masa pensiun, tapi sampai sekarang belum ada gantinya.

“Harusnya bisa dipercepat pengangkatan GTK/TKK karena ini menyambut tahun ajaran baru sudah mau dimulai,” jelas Ade.

Dia berharap Dinas Pendidikan Kota Bekasi segera mengakomodir keinginan dari kepala sekolah untuk mengangkat GTK/TKK. Menurutnya kepala sekolah pasti sudah mengetahui mekanisme pengajuan TKK/GTK seperti latarbelakang dan ijazahnya.

“Tidak mungkin kepala sekolah mengusulkan untuk jadi guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan notabene. Kepala sekolah sudah tahu aturan itu,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Wali Kota Bekasi mulai merespon usulan pencabutan untuk tidak melakukan pengangkatan guru honorer di wilayahnya dengan mengatakan segera merumuskan perekrutan guru sesuai usulan PGRI dan K3S.

“Itu sudah dirumuskan, saya sudah minta Dinas Pendidikan untuk membuat draf kebutuhan riil guru di wilayah Kota Bekasi untuk disesuaikan dengan budget daerah. Tapi tentu tidak serta merta, karena harus melalui proses,” papar Rahmat Effendi.

Saat ini menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan lebih dari 2,2 juta guru. Sejatinya di lapangan hanya tersedia sekitar 1,3 juta guru aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Lihat juga...