Terjaring Operasi Yustisi, Pelaku Usaha di Bekasi Berharap Solusi

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Operasi Yustisi pelaksanaan PPKM Darurat kembali digelar oleh tiga pilar di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini, dilaksanakan di Jalan Nusantara Perum 3, Bekasi Timur, Rabu (14/7).

Operasi menyasar pelaku usaha non-esensial yang membandel dengan membuka tempat usaha seperti rumah makan dan kafe yang menyediakan tempat duduk dan melayani pelanggan di tempat. Dari operasi tersebut ada puluhan pelaku usaha terjaring dan langsung menjalani sidang yustisi di kantor Kecamatan Bekasi Timur.

“Kami sebenarnya mendukung PPKM Darurat ini, tapi harusnya ada solusi jangan kami diminta tutup saja tapi tidak ada kebijakan apa pun. Kami usaha ini sewa tempat dan ada karyawannya yang perlu penghasilan,” kata Suga pelaku usaha barbershop yang terjaring operasi Yustisi, Rabu (14/7/2021).

Selama ini, tegasnya, pelaku usaha hanya diminta tutup, tapi tidak diberi solusi kompensasi apa pun. Dikatakan pelaku usaha tidak menuntut kompensasi dana tunai pasti memberatkan tapi harusnya ada solusi, karena ini ada karyawan yang punya anak istri perlu makan dan lainnya.

Suga memiliki usaha barbershop dengan omzet di atas Rp500 ribu per harinya. Tapi sekarang ditutup hingga 20 Juli, ketika ditanya solusi petugas hanya menjawab melaksanakan tugas.

“Uniknya lagi, saat terjaring razia ada teman sesama pelaku usaha langsung dijadikan tersangka seperti pelaku kriminal. Saat ditanya tersangka apa, jawabnya hanya menjalankan tugas,” tukas Suga.

Hal lain dikeluhkan oleh Ari, karena tanpa ada sosialisasi sebelumnya tempat usahanya langsung disegel dalam Operasi Yustisi. Ari memiliki usaha yang sama yakni barbershop di wilayah Jalan Nusantara Perum 3.

“Ini kan aneh, tanpa ada sosialisasi, pemberitahuan sebelumnya terkait sanksi dan lainnya. Tiba-tiba langsung diambil KTP, padahal setiap hari Satpol PP melintasi tempat ini tidak ada pemberitahuan,” ujarnya mengaku bukan mempersoalkan sanksi tetapi menyayangkan caranya tanpa ada sosialisasi.

Dia berharap ada sosialisasi sebelumnya, tidak langsung disidang seperti yang terjadi pada Operasi Yustisi yang dilakukan. Sehingga tidak terkesan arogan dalam menegakkan Perda PPKM Darurat melalui Operasin Yustisi.

Saut Hutajulu, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Bekasi, Rabu (14/7/2021). -Foto M. Amin

Bidang Penegakan Perda Saut Hutajulu, dikonfirmasi usai pelaksanaan Operasi Yustisi menyasar para pelanggar. Mereka langsung dibawa ke kantor Kecamatan Bekasi Timur untuk disidang yustisi secara virtual.

“Dalam operasi ini terdapat 99 pelanggar dengan rincian 82 pelanggar mengikuti sidang, dan diputuskan oleh hakim dengan denda Rp20-40 ribu,” ungkap Saut di kantor Kecamatan Bekasi Timur.

Dikatakan dari hasil operasi tersebut, ada satu orang dinyatakan bebas, karena gudangnya hanya melaksanakan jual online. Sementara itu 16 orang dihukum Rp20-40 ribu membayar langsung ke kantor Kejaksaan untuk mengambil KTP di sana.

“Eksekutor denda diputuskan oleh hakim. Dari hasil Operasi Yustisi hari ini terkumpul dana denda  Rp1.990.000,” tuturnya seraya menambahkan, sebagian besar pelanggar adalah pemilik toko non-esensial barang elektronik dan biro jasa.

Harus dipahami, yang boleh boleh berjualan adalah kebutuhan sehari-hari makan minum take away. “Operasi memang langsung disidangkan, mereka kucing-kucingan, kita datang mereka yang dibawa langsung yang ketangkap tangan,” pungkasnya

Lihat juga...