Transaksi Kartu Tani di Purbalingga Masih Rendah

Editor: Makmun Hidayat

PURBALINGGA — Dari data Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Purbalingga, jumlah transaksi kartu tani yang digunakan oleh para petani penerima ternyata masih rendah. Hanya pada kisaran di atas 50 persen.

Kepala Dinpertan Kabupaten Purbalingga, Mukodam mengatakan, saat ini jumlah total kartu tani yang sudah tercetak ada 66.530 kartu. Dari jumlah tersebut, yang sudah didistribusikan kepada para petani sebanyak 65.572 kartu. Namun, dari data yang masuk, hanya 30.670 kartu yang terdeteksi melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi.

“Jumlah kartu tani yang melakukan transaksi masih sedikit, baru sekitar separuh lebih sedikit dari jumlah kartu tani yang sudah kita distribusikan,” katanya, Senin (19/7/2021).

Kepala Dinpertan Kabupaten Purbalingga, Mukodam di Purbalingga, Senin (19/7/2021). -Foto: Hermiana E. Effendi

Hal tersebut menunjukkan bahwa, para petani belum sepenuhnya memanfaatkan kartu tani. Padahal, pupuk dengan harga subsidi hanya bisa diperoleh dengan transaksi melalui kartu tani.

Menurutnya, banyak kemungkinan yang terjadi atas minimnya penggunaan kartu tani tersebut. Ada kemungkinan, kartu tani tersebut hilang atau saat membeli pupuk, petani lupa membawanya.

Lebih lanjut Mukodan mengatakan, kartu tani yang tercetak ataupun yang sudah terdistribusikan, jumlahnya memang belum sepenuhnya merangkul semua petani. Sebab, jumlah petani di Kabupaten Purbalingga tercatat ada 72.822 orang. Sehingga masih ada sebanyak 6.302 orang petani yang belum mendapatkan kartu tani.

“Namun, jumlah tersebut masih terbuka kemungkinan bertambah, mengingat besar kemungkinan belum semua petani masuk dalam pendataan kita, karena yang bersangkutan belum tergabung dalam kelompok tani,” jelasnya.

Terkait masih kurangnya kartu tani tersebut, tahun ini Kabupaten Purbalingga menambah kuota kartu tani untuk sebanyak 7.196 kartu. Para petani yang belum mendapatkan, diminta untuk segera mendaftar, supaya bisa menerima kartu tani pada tahun depan.

Menurut Mukodam, setiap tahunnya kuota kartu tani bertambah, seiring bertambahnya alokasi pupuk bersubsidi. Hanya saja, untuk mendapatkan kartu tani, terlebih dahulu petani harus bergabung dalam kelompok tani. Setelah itu, persyaratan lainnya adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tanda kepemilikan tanah berupa bukti setoran pajak ataupun bukti sewa lahan. Hal tersebut diperlukan, untuk kevalidan data sehingga tidak terjadi duplikasi.

Para petani diharapkan mampu memanfaatkan pupuk bersubsidi yang dibeli dengan kartu tani tersebut dengan sebaik-baiknya. Para petani pemegang kartu tani akan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi jenis urea, NPK dan pupuk organik.

Salah satu petani di Purbalingga, Sigit mengatakan, ia sudah lama mendapatkan kartu tani dan memang sangat membantu selama masa tanam, karena harga pupuk lebih murah. Namun, lanjutnya, terkadang saat stok pupuk bersubsidi langka, ia pun terpaksa harus membeli pupuk non subsidi.

“Walaupun sudah mendapat kartu tani, tetap saja terkadang kuota pupuk subsidi kurang, sehingga terpaksa harus membeli pupuk non subsidi,” katanya.

Lihat juga...