Akumindo: PPKM Diperpanjang Hancurkan UMKM

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumindo) menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai tanggal 3-9 Agustus 2021 berdampak makin menghancurkan pelaku usaha.

“Omzet pelaku UMKM makin menjerit. PPKM Darurat saja menurunkan omzet 50 persen mereka. Sekarang 70-80 persen berjuang bangkit, kebijakan diperpanjang lagi. Ini makin memperburuk menghancurkan UMKM,” ujar Ketua Umum Akumindo, Ilhsan Ingratubun, kepada Cendana News saat dihubungi Selasa (3/8/2021).

Menurutnya, kebijakan apapun itu kalau hanya diubah namanya seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi PPKM Darurat. Lalu diubah lagi jadi PPKM Level 4 hingga diperpanjang.

Tetap kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan pada pengendalian wabah corona.  Seharusnya, kata dia, pengendalian ekonomi dan kesehatan berjalan seiring tidak menumbangkan UMKM yang mulai bangkit.

Disampaikan dia, sepanjang Covid-19 melanda, tercatat sekitar 30 juta UMKM gulung tikar. Angka ini dari 64,7 juta UMKM tahun 2019 menjadi 34 juta pada 2020.

Dampaknya, sekitar 7 juta pekerja informal UMKM kehilangan mata pencaharian. “Kini, kebijakan terus diperpanjang, dipastikan dampaknya semakin memperparah,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, data Bank Indonesia (BI) mencatat  87,5 persen UMKM terimbas akibat Covid-19. Dari jumlah itu 93,2 persennya terdampak negate dari sisi penjualan.

Adapun rinciannya jelas dia, yakni sebanyak 16,2 persen UMKM mengalami penurunan penjualan sebesar 25 persen.  Sebanyak 40 persen UMKM mengalami penurunan 25-50 persen.

Dan tercatat 28,2 persen UMKM penjualannya menurun di titik 51-75 persen. Bahkan 15,6 persen UMKM, penjualan terjun bebas di atas angka 75 persen.

“Tahun 2019, UMKM berkontribusi 60 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Kini UMKM makin terdampak,” tukasnya.

Dalam catatan, bahwa UMKM berkontribusi menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Juga menghimpun 60,4 persen dari total investasi. “Namun kini, pelaku UMKM yang mulai bangkit kembali terpuruk dengan adanya kebijakan tersebut,” tegasnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, pada diskusi virtual INDEF di Jakarta yang diikuti Cendana News, Jumat (26/2/2021). -Foto: Sri Sugiarti

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda mengatakan, UMKM menjadi garda depan yang terhantam kebijakan PPKM. Pasalnya kata dia, ragam aktivitas UMKM sangat melekat dengan kehidupan masyarakat.

Tercatat 99 persen usaha di Indonesia adalah pelaku UMKM yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Contoh sebut dia, pendagang bakso atau ketoprak sangat berdampak masif jika dilakukan pembatasan.  Selain itu, tambah dia, yakni ketidakmampuan pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi.

“Seperti dalam pemasaran sistem online, masih banyak pelaku UMKM yang belum paham,” ujar Huda, kepada Cendana News.

Agar dapat bertahan, dia mengimbau pemerintah memberi bantuan kepada pelaku UMKM, sehingga kebijakan perpanjangan PPKM dapat dilewati. “Solusinya, agar UMKM bertahan ya pemerintah harus beri mereka bantuan. Pemerintah juga harus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga...