Anggaran Pilkada Perlu Disiapkan Bertahap Agar tak Memberatkan

Editor: Koko Triarko

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Saleh, dalam webinar ‘Persiapan Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024’, yang digelar Bawaslu Jateng, secara daring di Semarang, Selasa (31/8/2021). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) cukup besar, angkanya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Jika biaya tersebut langsung dibebankan pada saat tahun penyelenggaraan, dipastikan akan memberatkan pemerintah daerah setempat.

“Agar hal tersebut tidak menjadi beban, maka alokasi anggaran cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada perlu dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran, sehingga tidak memberatkan,” papar Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Saleh, dalam webinar ‘Persiapan Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024’, yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng secara daring di Semarang, Selasa (31/8/2021).

Ditegaskan, penyiapan anggaran Pilkada secara bertahap tersebut penting, karena dalam pesta demokrasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Pihaknya khawatir jika anggaran pilkada dipaksakan di satu tahun anggaran pada 2024, maka  akan terasa berat.

Anggota Bawaslu Jateng, Gugus Risdaryanto, dalam webinar ‘Persiapan Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024’, yang digelar Bawaslu Jateng, secara daring di Semarang, Selasa (31/8/2021). -Foto: Arixc Ardana

“Jika dibuat rata-rata anggaran pilkada 30-50 miliar per kabupaten/kota, maka itu berat. Apalagi, saat ini banyak anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Melihat kondisi tersebut, anggaran pilkada perlu dipersiapkan dalam beberapa tahun. Hal inilah yang disebut sebagai dana atau anggaran cadangan.

Dirinya mencontohkan, untuk pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jateng 2024 mendatang, biayanya sudah mulai kita cadangkan sejak saat ini.

Dari anggaran untuk Pilgub Jateng sebesar Rp1,7 triliun, saat ini pihaknya melalui APBD Perubahan sudah mengalokasikan sebesar Rp200 miliar.

“Nanti pada APBD Perubahan 2021 ditambah Rp100 miliar. Hal yang sama juga akan dilakukan pada APBD Perubahan 2022 dan 2023, sebagai anggaran cadangan Pilkada untuk Pilgub 2024. Kebijakan ini sesuai Perda Jateng Nomor 7 Tahun 2021,” tegasnya.

Pihaknya pun meminta agar seluruh kabupaten/kota di Jateng juga melakukan kebijakan senada, dalam menyiapkan anggaran dalam Pilkada mendatang.

“Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum punya dana cadangan untuk Pilkada 2024, segera buatlah. Kami dari Komisi A DPRD Provinsi akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota agar menganggarkan dana penyelenggaraan Pilkada 2024,” lanjutnya.

Saleh menyatakan, jika pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten/kota tak mau mengalokasikan anggaran cadangan pilkada, maka pihak legislatif bisa menggunakan haknya untuk inisiatif usulan untuk kebijakan anggaran cadangan pilkada 2024.

Sementara anggota Bawaslu Jateng, Gugus Risdaryanto, menyebut alokasi anggaran cadangan untuk pilkada memang diperlukan, namun di sisi lain ada beberapa persoalan yang harus segera dicarikan solusi.

“Anggaran cadangan ini penting, namun ada beberapa hal yang harus diselaraskan pemahamannya. Termasuk terkait dasar hukumnya. Pemprov Jateng sudah mengeluarkan perda terkait hal tersebut, mungkin langkah senada juga bisa dilakukan oleh pemda kabupaten/kota,” ucapnya.

Pihaknya setuju agar semua pemangku kebijakan harus sepakat, bahwa anggaran pilkada sangatlah penting.

“Penyiapannya perlu dilakukan jauh-jauh hari. Kita akan dorong masing-masing Bawaslu di kabupaten/kota untuk segera berkomunikasi dengan pemda setempat, terkait kesiapan pilkada mendatang, termasuk kesiapan anggarannya,” pungkasnya.

Lihat juga...