Calon Wisudawan Unisma Pertanyakan Transparansi Dana Wisuda Online Rp1,4 Juta

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Sejumlah mahasiswa calon wisudawan di Universitas Islam 45 (Unisma) Kota Bekasi, Jawa Barat, mempertanyakan transparansi pihak Rektorat di kampus tersebut, terkait dana wisuda dengan besaran Rp1,4 juta. Pasalnya nilai tersebut dianggap besar menimbang wisuda digelar secara online.

Diketahui Rektorat Unisma Kota Bekasi, akan menggelar program wisuda kluster pertama pada Jumat besok (6/8/2021) dengan peserta mencapai ribuan melalui online. Sejumlah mahasiswa melakukan protes terkait besaran biaya itu, tapi belum ada respons dari kampus.

“Kami awalnya ditarik dana Rp1,7 juta untuk program wisuda offline atau normal seperti biasa. Dan kami tidak mempersoalkan. Tapi ternyata jadinya online, dari besaran awal itu hanya dipotong Rp300 ribu menjadi Rp1,4 juta. Ini bagi kami terlalu besar,” ungkap Faly Marlian Putra kepada Cendana News, mengaku mewakili keresahan calon wisudawan lainnya, Kamis (5/8/2021).

Dikatakan bahwa calon wisudawan kampus tertua di Kota Bekasi itu hanya mengkritisi terkait biaya wisuda online yang ditentukan pihak pelaksana wisuda dari Rektorat, karena dinilai tidak rasional di tengah pandemi Covid-19 jika wisuda digelar secara online meski dengan hanya Rp1,4 juta. Karena secara offline saja hanya Rp1,7 juta.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sampai ini diketahui bahwa sudah ada tiga kali program wisuda yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Sehingga peserta diperkirakan membludak mencapai hampir 3000 dan harus dilaksanakan dalam beberapa kluster.

“Unisma ini kan, sudah tiga kali tertunda menggelar program wisuda akibat pandemi. Ini pasti peserta membludak, besok saja kluster pertama sepertinya diikuti 1500 peserta, bayangkan biaya Rp1,4 juta per orang dikalkulasi mencapai Rp2 miliar lebih, hanya untuk wisuda online,” tegasnya.

Faly Marlian Putra, salah satu calon wisudawan UNISMA kepada Cendana News mengakui hanya menyampaikan kegelisahan alumni dengan biaya wisuda Rp1,4 juta digelar secara online, Kamis (5/8/2021). -Foto M. Amin

Uniknya lagi, jelas Faly, wisuda yang akan dilaksanakan besok di Unisma itu ada skema offline yang digelar kampus hanya mengambil video pemindahan kuncir. Setelah itu akan dilakukan secara online peserta wisuda hanya menonton video pemindahan kuncir yang dilakukan itu.

“Ini kan, makin ga jelas, kenapa harus ada offline pemindahan kuncir setelah itu online. Kalau online ya online saja ga perlu ada offline hanya untuk pemindahan kuncir,” papar Faly mengaku terkesan mengada-ada.

Saat ini jelasnya sejumlah mahasiswa termasuk dirinya masih melakukan dialog, masih menunggu respons dari kampus. Karena selama belum dialog, banyak peserta wisuda menolak mendaftar karena perlu rincian biaya dulu guna mengikuti perhelatan sakral tersebut.

Faly Marlian, mahasiswa Ilmu Komunikasi menambahkan bahwa dirinya dan para alumni lainnya telah mempertanyakan langsung kepada ketua penyelenggara wisuda, tapi hasilnya tidak ada kejelasan hanya dijawab tidak bisa melaksanakan transparansi anggaran wisuda tersebut. Dengan alasan harus melakukan perhitungan secara umum.

“Ya tidak bisa Mas, itu kan kita harus lakukan penghitungan secara global. Mas-nya pun kalau tidak mau daftar wisuda online tidak dipermasalahkan,” ucap Faly menirukan jawaban ketua panitia penyelenggara wisuda.

Terpisah pihak kampus Unisma dikonfirmasi melalui call center terkait keluhan mahasiswa calon peserta wisuda soal anggaran belum dijawab. Begitupun saat di-whatsapp belum ada jawaban.

Yang belum diwisuda justru hanya mendapatkan kompensasi biaya sebesar Rp 300 ribu. Itu pun dia beranggapan bahwa pihak kampus tidak rasional dan tidak manusiawi.

“Saya dihubungi pihak penyelenggara, bahwa mahasiswa diberikan keringanan biaya wisuda hanya sebesar Rp 300 ribu masih bisa lebih dari itu. Terlebih saat ini ekonomi warga dan masyarakat sedang terganggu akibat pandemi Covid-19,” katanya.

Diapun menyatakan pihak Universitas Islam “45” Bekasi dalam hal ini panitia penyelenggara tidak melakukan transparansi anggaran dana wisuda kepada mahasiswanya. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.

“Padahal saya kuliah di kampus ini, dan nama saya pun tercatat di Departemen Pendidikan Tinggi (DIKTI). Tapi masa mau ketemu pimpinan universitas saja untuk berdiskusi sulit sekali, dan pihak kampus pun tidak bisa menjelaskan transparansi anggaran wisuda,” katanya kesal.

Lihat juga...