Covid-19 Belum Tuntas, Pemerintah Diminta tak Dorong PTM

Editor: Makmun Hidayat

BOGOR — Kondisi pandemi yang masih tak menentu, menyebabkan banyak pihak masih meragukan keputusan pemerintah untuk memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Walaupun, ada sekolah yang tetap melakukan PTM khusus untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik.

Pengamat pendidikan Vox Populi Institute, Indra Charismiadji menyebutkan menurunnya level PPKM dan vaksinasi seharusnya bukan menjadi patokan pemberlakuan pembelajaran tatap muka.

“Saya bukan ahli kesehatan. Saya hanya membaca pendapat mereka lalu menyampaikan ulang, bahwa potensi paparan itu masih tetap ada. Walaupun sudah menjalani vaksinasi. Bahkan PPKM saja masih diperpanjang terus. Artinya, pemerintah pun mengakui bahwa kondisi masih belum mendukung untuk aktivitas sosial yang luas,” kata Indra, saat dihubungi Cendana News, Kamis (26/8/2021).

Ia menyebutkan faktanya, semua yang sudah mendapatkan vaksinasi tidak berarti kebal. Hanya menurunkan gejala saja.

“Misalnya begini, si anak berangkat tatap muka. Karena sudah vaksinasi. Tapi kan vaksinasi bukan berarti kebal. Saya saja sudah vaksinasi dua kali tetap terpapar COVID dengan gejala sedang dan harus isoman sekeluarga dalam rentang 30-45 hari. Nah anak yang sekolah itu terpapar, tapi dia OTG. Pulang ke rumahnya lalu menularkan pada orangtuanya. Lalu orangtuanya sakit dengan gejala berat dan meninggal. Kalau begitu bagaimana? Ini memang skenario terburuk,” ucapnya.

Ia menegaskan, tugas pemerintah adalah melindungi segenap warga Indonesia. “Dan termaktub, bahwa melindungi ini lebih duluan dibandingkan mencerdaskan. Artinya, lindungi dulu baru cerdaskan. Jangan dibalik,” ucapnya.

Ia meminta pemerintah tak mendorong wacana pembelajaran tatap muka selama kondisi belum aman. “Sekarang, yang penting pemerintah mengajak masyarakat untuk beradaptasi. Menyesuaikan dengan pandemi. Tetap belajar walaupun tidak tatap muka,” ungkapnya.

Indra menyebutkan memang membutuhkan transformasi dalam hal pembelajaran. Bukan hanya karena harus beradaptasi dengan kondisi pandemi tapi juga karena memang eranya sudah digital.

“Kita melihatnya begini saja. Sekarang para pekerja WFH, tetap bisa optimal kan hasil kerjanya. Berbisnis juga jarak jauh. Kecuali untuk beberapa sektor yang harus tatap muka. Artinya, kedepannya pekerjaan juga akan begitu terus. Kalau anak didik tidak bisa beradaptasi dengan sistem tersebut, bagaimana mereka mau berhasil di masa kerjanya atau saat membangun usahanya?,” paparnya.

Wali Kelas X Multimedia SMK BPS&K Cileungsi, Puji menjelaskan PTM diberlakukan untuk beberapa mapel yang membutuhkan praktik, Kamis (26/8/2021). -Foto Ranny Supusepa

Kekhawatiran yang sama diungkapkan oleh Wali Kelas X Multimedia SMK BPS&K Cileungsi, Puji, yang menyatakan pembelajaran tatap muka tetap diberlakukan bagi peserta didiknya, karena ada beberapa pelajaran yang masih membutuhkan tatap muka.

“Kita khawatir paparan COVID pada anak murid. Tapi ada beberapa mapel multimedia yang memang harus praktik. Sehingga tetap diadakan PTM, dengan ketentuan ketat,” kata Puji secara terpisah.

Ia menjelaskan PTM khusus diberlakukan bagi pelajaran yang berkaitan dengan sistem jaringan dan matematika. “Tapi tentunya dengan syarat. Pertama, orang tua harus memberi izin. Jadi sifatnya, bukan wajib. Tapi mengimbau siswa untuk datang PTM,” ucapnya.

Masa belajar pun terbatas. Hanya 3 jam dalam setiap tatap muka untuk 3 mapel. “Sebelum memasuki area sekolah, siswa harus mencuci tangan terlebih dahulu. Masker tak boleh dilepaskan selama pembelajaran berlangsung dan duduk pun berjarak,” ucapnya lagi.

Karena sifatnya tidak wajib, ia menyebutkan tak semua peserta didik menghadiri PTM. “Alasannya ya orang tua tidak mengizinkan. Ada yang menyatakan tidak mengizinkan hingga kondisi lebih aman bagi anaknya. Ada juga yang menyatakan menunggu hingga vaksinasi dilakukan bagi peserta didik,” pungkasnya.

Lihat juga...