Dokumen Amdal PLTU Bengkulu Dinilai Cacat Hukum

BENGKULU – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, JT Pareke, menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang menjadi dasar dikeluarkannya izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu cacat hukum.

“Pembangunan PLTU berkekuatan 2×100 megawatt itu, telah melanggar dua peraturan daerah (perda), yakni Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 dan Perda Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012, yang sama-sama mengatur tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW),” kata Pareke, di Bengkulu, Minggu (22/8/2021).

Regulasi itu menyebutkan, jika lokasi tempat berdirinya PLTU tersebut saat ini, yakni di kawasan Teluk Sepang, Kota Bengkulu tidak diperuntukkan untuk pendirian pembangkit listrik.

Kemudian, tempat berdirinya PLTU itu masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang, Pulau Baai dan daerah Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu termasuk daerah rawan bencana tsunami.

“Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyebut dalam hal lokasi rencana usaha tidak sesuai RTRW, maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan,” kata Pareke, dalam kegiatan eksaminasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Nomor 112/LH/G/2019.BKL yang diadakan Komunitas Paralegal Universitas Bengkulu (Unib).

Pareke menilai, putusan majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan Tim Advokasi Langit Biru (TALB) mengenai izin PLTU Bengkulu tersebut, mengabaikan fakta tentang adanya pelanggaran administrasi dalam penerbitan Amdal.

Dalam amar putusannya, kata Pareke, majelis hakim justru menjadikan Pasal 114 A PP Nomor 13 Tahun 2017, yang menyebut proyek strategis nasional didasarkan atau sesuai pada RTRW nasional.

Lihat juga...