DPKPP Sikka Bangun 60 Rumah BSPS

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

MAUMERE — Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tahun 2021 membangun rumah bagi masyarakat miskin melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Sikka, NTT, Margaretha M. Da Maga saat ditemui di kantornya, Rabu (28/7/2021). Foto : Ebed de Rosary

“Untuk tahun 2021 Kabupaten Sikka mendapatkan alokasi untuk 60 rumah,” kata Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Sikka, NTT, Margaretha M.Da Maga saat dihubungi, Minggu (1/8/2021).

Femmy sapaannya menjelaskan, untuk tahun 2021 dialokasikan sebanyak 60 rumah yang tersebar di dua kecamatan yakni Mego dan Nita.

Dia tambahkan, untuk Kecamatan Mego tersebar di Desa Kowi sebanyak enam rumah, Gera ada 15 rumah dan Bhera dialokasikan 16 rumah.

Sementara di Kecamatan Nita hanya ada di Desa Nita sebanyak 23 rumah yang semuanya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Biaya yang dialokasikan setiap rumahnya sebesar Rp20 juta dimana Rp17,5 juta untuk membeli material bangunan sementara sisanya Rp2,5 juta untuk upah tukang,” terangnya.

Femmy katakan, yang direnovasi merupakan rumah tidak layak huni dan diusulkan oleh pemerintah desa maupun kelurahan.

Lanjutnya, setiap tahun pihaknya mendapatkan alokasi rumah yang akan dibangun sebanyak 100 rumah dan rumah yang dibangun merupakan rumah permanen.

“Skemanya tetap swadaya, dimana pemilik rumah harus mempersiapkan bahan bangunan lainnya termasuk membayar kekurangan upah tukang,Jadi sekedar bantuan stimulan saja sehingga tetap ada swadaya masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu,mantan anggota DPRD Sikka Yani Making mengharapkan agar bantuan stimulan pembangunan rumah tersebut harus benar-benar tepat sasaran.

Yani meminta agar kepala desa atau lurah mengusulkan bantuan yang memang dibutuhkan warga yang rumahnya sangat tidak layak untuk dihuni dan pemiliknya benar-benar miskin.

“Tapi kendalanya, apakah orang yang benar-benar miskin seperti janda dan duda yang tidak memiliki pendapatan tetap mampu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan rumah,” ucapnya.

Yani sebutkan, harusnya pemerintah kabupaten dan desa bisa mengalokasikan dana tambahan agar warga yang benar-benar tidak mampu bisa membangun rumah permanen atau semi permanen.

“Intinya rumah yang dibangun merupakan rumah layak huni dan penerima bantuan memang benar-benar tidak mampu,” ungkapnya.

Lihat juga...