Himpun Potensi Petani, Presiden Soeharto Kembangkan KUD

KETERCUKUPAN pangan, sandang, papan, pendidikan, dan lapangan kerja sesuai kemampuan ekonomi menjadi sasaran jangka pendek yang hendak capai pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kala itu.

Dalam pandangan Soeharto, kemakmuran bagi rakyat, tak terkecuali petani, harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Oleh karena itulah, mencukupi pangan rakyat menjadi prioritas pertama.

Hal tersebut, bisa dilakukan dengan mengarahkan segala potensi yang ada di desa, mengingat sebagian besar rakyat Indonesia berada di desa dengan mata pencaharian sebagai petani. Guna mencukupi kebutuhan pangan, kata Pak Harto, ini hanya bisa dilakukan dengan pembangunan pertanian dan mengerahkan kemampuan para petani.

Pada kesempatan acara Temu Wicara Presiden Soeharto dengan Mahasiswa Peserta Kursus Manajemen Koperasi Kopindo, di Tapos, tanggal 29 Mei 1994, Pak Harto menyebutkan keadaan petani pada saat awal dirinya menjadi presiden, sangat memprihatinkan.

Dari angka-angka yang ada, beber Pak Harto berterus terang, pada permulaan pembangunan lima tahun yang pertama, rakyat petani yang tinggal di desa jumlahnya kurang lebih 18.750.000 petani penggarap sawah, 11 juta memiliki tanah di bawah setengah hektare, dari 11 juta di antaranya 6 juta rakyat memiliki tanah di bawah seperempat hektare.

“Seperempat hektare itu kan ukuran 50 kali 50, itu sebagai sumber penghidupannya. Bagaimana bisa cukup?” tanyanya di hadapan para peserta temu wicara.

Oleh karena itu, perlu dicari terobosan dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi per hektare, sehingga produksi akan naik. Kalau produksi naik, pendapatan rakyat akan naik. Selain itu, kebutuhan nasional beras pun akan dicukupi, yang tadinya adalah biasa mengimpor, kemudian bisa diatasi.

Menurut Pak Harto, untuk mengatasi masalah penerapan teknologi rakyat di lahan sempit untuk meningkatkan produksi, dapat dilakukan melalui intensifikasi dengan Panca Usaha Tani: menggunakan bibit unggul, pupuk, pengendalian hama dan penyakit dengan obat-obatan, irigasi, dan pengolahan tanah yang baik.

“Ternyata memang bisa menaikkan produksi per hektare,” jelas Pak Harto seraya memperbandingkan hasil produksi pertanian yang lebih baik dengan intensifikasi melalui Panca Usaha Tani ketimbang cara-cara tradisional.

Pak Harto mencontohkan, dengan cara tradisional maksimum hanya mampu menghasilkan 2 ton, tapi kemudian menggunakan intensifikasi dengan panca usaha tani dikerjakan masing-masing orang bisa dobel menjadi 4 ton. Kemudian secara kelompok, bisa terbantu bisa dobel lagi menjadi 8 ton.

Tak berhenti di situ, cara penggunaan pupuk urea juga diubah, dari curah menjadi tablet, sehingga mampu menghemat pupuk dan produksi bertambah. Pak Harto menjelaskan, bisa menghemat sekira 20 persen.

“Karena dengan curah itu disebar kemudian masuk tanah bisa terbawa air. Lantas karena terkena angin besar, nangsang pada pohon-pohon. Sehingga dengan tablet bisa menghemat 20 persen biaya, produksinya bisa naik 10 persen. Tentu menguntungkan,” urai Pak Harto.

Suasana acara Temu Wicara Presiden Soeharto dengan Mahasiswa Peserta Kursus Manajemen Koperasi Kopindo, di Tapos (29/5/1994). -Foto: Makmun Hidayat/tangkapan layar akun YouTube HM Soeharto

Namun masalahnya, rakyat tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk membeli sarana produksi. Apakah membeli pupuknya, obat-obatannya, maupun bibit unggulnya.

Dengan demikian, dalam pandangan Pak Harto, pemerintah harus turut mengusahakan pengadaannya, yakni melalui Bimas (Bimbingan Massal) disediakan semuanya. Apakah itu mengenai kreditnya untuk memungkinkan petani membeli sarana produksi maupun penyaluran sarana produksinya. Dan setelah produksi berhasil, kemudian menampung produksi dalam rangka processing dan marketing.

Itulah kemudian yang melandasi Presiden Soeharto, mengapa mendahulukan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD), di antaranya menggabungkan beberapa desa. “Karena desa administratif belum tentu mempunyai kekuatan ekonomi, kita gabungkan beberapa desa menjadi unit ekonomi. Nah, di situlah kita bentuk Koperasi Unit Desa,” beber Pak Harto.

Dijelaskan Pak Harto, koperasi merupakan suatu tugas yang dipercayakan kepada kita dalam rangka membangun ekonomi. “Kita telah membangun koperasi sejauh mungkin menghimpun potensi yang dimiliki rakyat, justru yang kecil itu kalau kita himpun bersama akan menjadi potensi yang kuat pula,” tandas Pak Harto.

Dengan dibentuknya wadah KUD bagi para petani, membawa dampak sangat positif. Meski Presiden Soeharto juga mengakui bahwa seluruhnya belum sempurna, namun ternyata memang bisa membuktikan Indonesia yang tadinya pengimpior beras terbesar di dunia, tahun 1984 bisa swasebemda. Walaupun makan waktu, dari tahun 1968 sampai dengan 1984 baru bisa mencapai swasembada beras.

“Ini adalah satu bukti bahwa melewati intensifikasi dengan sistem penyaluran lewat Koperasi Unit Desa, koperasi bisa berhasil, bisa swabsembada secara nasional dan bisa menaikkan pendapatan petani-petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya seraya berpesan sekarang tinggal mempertahankan.

Dalam operasionalnya diakui Presiden, meski ada gangguan pada waktu itu, untuk membeli sarana produksi, pemerintah memberikan kredit pinjaman, ada yang tidak kembali. Tetapi secara total, hasil secara nasional seimbang karena swasembada dan pendapatan petani naik.

“Pendapatan petani naik, berarti daya beli petani naik. Berarti produk-produk lainnya di luar petani ada yang membeli semuanya,” imbuhnya.

Tidak KUD Sentris

Pada temu wicara tersebut, Presiden Soeharto juga menjawab tudingan berbagai pihak yang menyebut pemerintah terlalu KUD sentris. Benar KUD diprioritaskan pengembangannya guna mendukung pemberdayaan petani-petani kecil untuk mewujudkan swasembada pangan. Namun tidak benar bahwa kebijakan perkoperasian dilakukan dengan KUD sentris. Secara statistik menunjukkan, banyak koperasi non KUD juga tumbuh.

“KUD diperhatikan karena memang mutlak dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan,” tegas Pak Harto seraya mengatakan, bukan perjuangan yang ringan sejak mulai lahirnya Orde Baru, kemudian secara bertahap bisa menghasilkan produksi beras yang cukup, serta menaikkan pendapatan petani.

Meskipun memprioritaskan KUD, lantas bukan berarti pemerintah melupakan koperasi-koperasi primer non KUD. Pak Harto menjelaskan capaian secara kuantitas antara jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dengan koperasi non KUD sebagai fakta bahwa pemerintah tidaklah KUD sentris.

“Sampai sekarang jumlah KUD sudah meliputi 8.873 KUD. Itu saja yang mandiri baru separonnya, baru 4.934. Berarti masih 3.939 belum mandiri. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan yang terus menerus harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya,” kata Pak Harto.

Tapi, lanjut Pak Harto, dari jumlah KUD yang ada sebanyak 8.873 tersebut, bukan berarti KUD sentris. Menurut Pak Harto, koperasi-koperasi non KUD ternyata jauh berkembang dengan baik.

Sebut saja, jumlah koperasi yang menitikberatkan simpan pinjam, misalnya, jumlahnya melebihi jumlah KUD, kurang lebih ada 15.756  koperasi yang memelihara, memperhatikan, mengurusi soal simpan pinjam saja.

Kemudian koperasi non KUD lainnya, jumlahnya juga lebih banyak kurang lebih 33.188 koperasi primer, belum koperasi yang ada di pegawai negeri, Angkatan Bersenjata, pemuda, dan sebagainya. Lalu di pesantren, ada sekira 7.000 lebih, baru ada 364 pesantren yang membangun koperasi, tetapi sudah dimulai.

Dengan demikian, tegas Pak Harto kembali, tidak benar pemerintah hanya memikirkan KUD saja, wong jumlahnya non KUD ternyata lebih banyak.

Pak Harto juga menyinggung pentingnya sumber daya manusia yang andal dalam mengelola koperasi, baik KUD maupun non KUD. Ia tak menampik, secara keseluruhan belum berkembang dengan baik, dan tentunya ini menjadi tantangan untuk dapat diatasi melalui pendidikan dan pelatihan khusus bagi manajer koperasi.

Sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi, baik mengenai pengurusannya maupan manajer-manajer koperasi tersebut, kata Pak Harto, memerlukan pendidikan-pendidikan.

“Kalau kita melihat jumlah koperasi sesuai Undang-Undang Dasar, harus kita tonjolkan dengan sendirinya, masih diperlukan tenaga-tenaga ahli, pengurus-pengurus atas dasar pengertian kesadaran, tetapi manajer-manajer koperasi teknis harus betul-betul bisa menguasai, mengelola koperasi-koperasi tersebut,” kata Pak Harto seraya menegaskan perlunya pendidikan dan pelatihan terhadap para manajer koperasi.

Sementara itu, terkait kekhawatiran koperasi ini sebagai penguasa koperasi primer, lantas sekundernya apakah Puskud maupun Inkudnya, dijelaskan Pak Harto, selama ini memang belum berjalan dengan baik, tapi yang kita utamakan primernya itu harus betul-betul bisa berjalan.

“Tidak bisa menangani perusahaan-perusahaan yang besar, ya memang kita harus berani mengoreksi diri, mawas diri wong ndak mampu kok mau mengurusi yang besar. Dengan sendirinya lebih baik kita belum mampu, kecil memperkuat diri,” tuturnya.

Kalau bisa memperkuat diri dari berbagai koperasi merupakan potensi yang besar, akan bisa sama-sama kuatnya potensi yang dimiliki oleh yang besar-besar non koperasi tersebut. Apalagi oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta.

“Tidak perlu khawatir, ini seolah-olah yang besar dalam pembangunan ekonomi kok hanya swasta saja. Bagaimanapun juga, swasta ini merupakan potensi, aset yang harus kita gunaken dalam pembangunan, sebab kalau tidak, kita menunggu, ya kita sudah ketinggalan dengan negara-negara lain.Tapi jelas, segala sesuata tidak terlepas apapun yang dilakukan oleh swasta harus diarahken, dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tandas Pak Harto.

Last but not least, persoalan koperasi bukan hanya urusan ekonomi. Koperasi juga sebuah medan perjuangan, dimana patriotisme dan nasionalisme digalang bagi harkat diri sebuah bangsa. Bagi Pak Harto, inilah bagian dari perjuangan menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Setidaknya ada dua langkah penting Pak Harto di awal kepemimpinannya dalam menggerakkan koperasi di Tanah Air. Selain memperbarui praktik koperasi dengan menerbitkan UU No.12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Pak Harto juga mengorganisir koperasi yang bertebaran di desa-desa dalam wadah KUD, berdasar Inpres No. 4/1973 yang diperbarui menjadi Inpres No. 2/1978, dan disempurnakan menjadi Inpres No. 4/1984.

Betapa kehadiran KUD telah menimbulkan dampak perkembangan ekonomi yang luar biasa, terlebih dalam menyalurkan kredit kepada petani. Hadirnya KUD sebagai lembaga ekonomi di desa menjadi penopang yang kokoh bagi pembangunan pertanian di desa.

Selain mendirikan KUD, pemerintah Orde Baru juga menyokong kemajuan koperasi-koperasi non KUD bagi pegawai di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta, pesantren, kalangan tentara dan sejenisnya, pemuda, dan lain-lainnya.

Untuk versi audio visual sekaitan acara temu wicara Presiden Soeharto dengan mahasiswa peserta kursus manajemen Koperasi Kopindo, di Tapos, tanggal 29 Mei 1994, dapat disaksikan di channel akun YouTube: HM Soeharto, di sini:

Inilah Alasan Kenapa Presiden Soeharto Mengembangkan KUD (Koperasi Unit Desa)
Lihat juga...