INDEF: BPN tak Bisa Selesaikan Masalah Pangan di Indonesia

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai Badan Pangan Nasional (BPN) yang dibentuk Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021, bukan  solusi untuk meningkatkan sektor pertanian.

“Persoalan pangan di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan BPN. Karena hingga saat ini nilai tambah sektor pertanian masih kecil, dan impor komoditas pangan juga masih berlangsung. Jadi, badan pangan ini bukan solusi untuk pengembangan pertanian di Indonesia,” ungkap Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti, pada diskusi INDEF bertajuk Menanti Taji Badan Pangan Nasional yang digelar virtual di Jakarta, diikuti Cendana News, Senin (30/8/2021).

Maka itu, dia menyarankan agar Kementerian Pertanian yang sudah ada lebih dioptimalkan fungsinya. Karena, menurutnya kalau kementerian terkait dengan koordinasi Kementerian Koordinasi Perekonomian kinerjanya dimaksimalkan, sebenarnya bisa saja mencapai tujuan swasembada pangan. Namun, selama ini kinerjanya masih belum bisa dibilang optimal.

“Nah, pembentukan badan pangan tersebut malah bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian teknis, khususnya di sektor pertanian,” tukas Ester.

Ekonom senior INDEF, Faisal Basri, saat menyampaikan ketidaksetujuaan pembentukan BPN, pada diskusi INDEF bertajuk Menanti Taji Badan Pangan Nasional yang digelar virtual di Jakarta, diikuti Cendana News, Senin (30/8/2021). -Foto: Sri Sugiarti

Menurut Ester, BPN ini jika tetap dibentuk tidak akan efektif, karena sebagian kewenangannya masih ada di kementerian teknis.

“Ya, jadi kesannya nanti jadi rebutan kewenangan antarkementerian,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada di sektor pangan. Seperti produktivitas rendah hingga akses kapital dari bank yang masih rendah ke para petani, yang hingga kini mereka belum bankable.

Terpenting lagi, kata dia,  pemerintah juga perlu digenjot lagi terkait petugas penyuluh lapangan pertanian. Sehingga potensi yang ada bisa efektif tanpa menambah BPN, karena Indonesia mempunyai keunggulan sumber daya alam (SDA) yang sangat banyak.

“Kita ini punya keunggulan yang bagus, yakni SDA, upah tenaga kerja juga murah, dan punya prinsip gotong royong yang kuat. Nah, ini bisa jadi modal membangun sektor pertanian lebih baik lagi ke depannya,” ungkap Ester.

Senada dengan Ester, ekonom senior INDEF, Faisal Basri, juga berpendapat BPN kewenangannya terbatas dan pembentukannya sudah jauh berbeda dari gagasan awal.

“Versi final Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang BPN sudah jauh berbeda dengan gagasan awal pembentukan BPN. Pasalnya, dalam proses pembuatannya terjadi berbagai perubahan di kementerian terkait,” ujar Faisal, pada acara yang sama.

Dalam pelaksanaanya, akhirnya draft (Perpres) dikembalikan ke kementerian, oleh kementerian dipotong lagi. “Sehingga BPN tidak bergigi dan tidak bertaji. Jadi, tidak perlu ditunggu karena tidak akan pernah tajinya itu muncul. Ya, karena banyak kepentingan yang terdistribusi, dan ini yang membuat berat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengungkap, bahwa BPN ini akan ada di ranah kebijakan, dan sementara operasional sehari-hari akan dilakukan oleh Bulog.

Sehingga, Bulog melakukan stock management, operasi pasar, membeli beli pangan dari petani dan menjual jual pangan ke masyarakat agar harganya stabil.

Jika semua kementerian dan lembaga menjalankan tupoksinya masing-masing, menurutnya sebenarnya tidak perlu ada BPN.

Ini karena ego sektoral itu bisa dilihat, misalkan pada Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian versus Kementerian Pertanian dalam urusan impor gula.

Padahal, tupoksi masing-masing bisa ditentukan. Misalnya, perencanaan lintas sektoral dan daerah disusun oleh Bappenas, dan semua berdasarkan satu data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pangan ini pilar utama ketahanan bangsa, kekuatan dan keamanan bangsa serta kesejahteraan masyarakat. Dan, kalau ingin jadi negara adidaya, maka pangannya harus kuat. Jadi, urusan pangan itu lintas sektoral dan daerah, irisannya semua menko,” pungkasnya.

Lihat juga...