Jaksa Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Tangerang

Terpidana, Pinangki Sirna Malasari, menjalani eksekusi pidana empat tahun di Lembaga Pemasyarakatakan Kelas II A Tangerang, Banten, Senin (2/8/2021) - Foto Ant

JAKARTA – Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya mengeksekusi terpidana, Pinangki Sirna Malasari ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang, Banten.

Jaksa Pinangki akan mulai menjalani pidana penjara selama empat tahun, sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terhitung mulai Senin (2/8/2021). “Sudah diekseskusi sekitar pukul 14.00 WIB tadi di LP Tangerang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budisantoso, Senin (2/8/2021).

Eksekusi atas Pinangki ke Lapas Tangerang, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Print-539/M.1.10/Fu/07/2021, tertanggal 30 Juli 2021. Atas surat perintah tersebut, jaksa eksekutor Kejari Jakarta Pusat melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, tertanggal 8 Februari 2021 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus/2021/PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dalam amar putusannya hakim menyatakan, Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu-primair dan ketiga primair. Membebaskan terdakwa tersebut karena itu dari dakwaan kesatu primair dan ketiga primair.

Menyatakan, terdakwa Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan pencucian uang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Pinangki juga dinilai telah melakukan pemufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya itu, dengan pidana selama empat tahun dan denda sebesar Rp600 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya kepada pidana yang dijatuhkan. “Tedakwa Pinangki dimasukkan ke Lapas Wanita dan Anak Kelas IIB Tangerang, untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun,” kata Riono.

Pinangki, juga menjalani pidana kurungan selama enam bulan dengan catatan tambahan pidana kurungan dilaksanakan, apabila kewajiban membayar uang denda tidak dilaksanakan. Tambahan pidana kurangan ini, tidak dilaksanakan apabila kewajiban membayar uang denda dilaksanakan.

Hingga kini, Pinangki belum membayarkan pidana denda sebesar Rp600 juta, seperti yang tertuang dalam amar putusan. “Denda akan dilaksanakan sendiri pembayarannya oleh terpidana. Jika tidak bayar, maka akan diganti dengan kurungan selama enam bulan,” ujar Riono.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengecam dan menyayangkan, belum dieksekusinya Pinangki Sirna Malasari ke Lapas wanita usai divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta awal Juli.

Menurut MAKI, putusan Pinangki telah inkrach sejak 6 Juli 2021 lalu. Seharunya, maksimal eksekusi terhadap putusan tersebut dilakukan paling lama satu pekan setelahnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara. Selain itu, Pinangki dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin (14/6/2021) memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Dalam perkara ini, Pinangki terbukti melakukan tiga perbuatan pidana, yaitu pertama terbukti menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS dari terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Uang itu diberikan dengan tujuan agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia, tanpa harus dieksekusi pidana dua tahun penjara, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. 12 tertanggal 11 Juni 2009. Pinangki ikut menyusun action plan berisi 10 tahap pelaksanaan untuk meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) atas putusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra dengan mencantumkan inisial, BR, yaitu Burhanuddin sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan HA yaitu Hatta Ali, selaku pejabat di MA dengan biaya 10 juta dolar AS namun baru diberikan 500 ribu dolar AS sebagai uang muka. Perbuatan kedua, Pinangki dinilai terbukti melakukan pencucian uang senilai 375.279 dolar AS atau setara Rp5.253.905.036. (Ant)

 

Lihat juga...