Kadin Bekasi Sebut Pelaku UMKM di Ujung Tanduk

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Bekasi, Jawa Barat menyebutkan, kondisi pelaku usaha UMKM di wilayahnya sudah di ujung tanduk. Pelaku usaha berharap seandainya PPKM level 4 kembali diperpanjang, harus ada ketegasan untuk pelaku usaha.

Aji Ali Saban, Wakil Ketua bidang Koperasi dan UMKM juga menyoroti terkait diharuskan Swab PCR yang harus dipenuhi untuk bepergian dengan pesawat karena biayanya mencapai Rp800 ribu. Ia berharap kembali ke aturan awal hanya dengan antigen.

“Jika sampai berlanjut lagi PPKM Level 4, diminta bisa ada kelonggaran bagi pelaku usaha. Karena saat ini, meski level 4 dikatakan ada sedikit kelonggaran, tapi masih ada ketakutan di kalangan pelaku usaha,” kata Aji Ali Syabana, kepada Cendana News, Minggu (1/8/2021).

Dikataka, ketakutan tersebut karena belajar dari contoh kasus salah satu hotel di Kota Bekasi, yang harus kena denda. Sementara mereka harus berpenghasilan untuk kelanjutan karyawan, biaya listrik dan lainnya.

Menurutnya dengan melihat trend kasus COVID 19 ia berpendapat sangat mungkin PPKM Level 4 kembali diperpanjang. Pemberlakuan akan menjadi dilematis bagi pelaku usaha secara umum, khususnya pelaku usaha UMKM, baik di Kota Bekasi maupun nasional bahkan global.

PPKM jadi simalakama, di satu sisi sebagai langkah memutus mata rantai pademi sudah tepat untuk membatasi pergerakan manusia. Namun di sisi lain roda usaha UMKM mengalami stagnasi, harapannya bila diperpanjang diberikan kelonggaran aktivitas usaha dengan standar Prokes.

“Kondisi cash flow minus, biaya tetap seperti listrik jalan terus, terlambat bayar ancaman pemutusan dari petugas PLN. Beban pinjaman di lembaga keuangan bank dan non bank terus menggunung, dan beban lain yang kian kompleks persoalannya,”jelasnya.

Di sisi lain, tegas Ketua SDC UMKM Kota Bekasi ini, perputaran roda usaha mandeg, daya beli masyarakat menurun, pergerakan orang terbatas, PHK terus meningkat hampir semua sektor usaha.

Ketua KADIN Kota Bekasi Gunawan menambahkan, mencermati kondisi yang terjadi saat ini, tentu kondisi ini harus ada langkah cepat, tepat dan berkelanjutan dari pemerintah dalam rangka penyelamatan usaha UMKM.

“UMKM katanya, sebagai penggerak roda ekonomi nasional dan penyumbang PDB sebesar 61,1 persen dan daya serap tenaga kerja 97 persen. Itu data Kementerian Koperasi UMKM, dengan kondisi begini semua terancam gulung tikar,” tandasnya.

Ia berharap ada langkah pasti dalam membantu pelaku usaha UMKM dengan kondisi sekarang, misal insentif bantuan modal usaha yang tepat sasaran dan pendampingannya, perpanjangan relaksasi pinjaman tanpa syarat hingga 2023, insentif pajak, relaksasi dan insentif tagihan listrik tanpa syarat, digitalisasi UMKM.

“Situasi saat ini pelaku usaha umkm hanya untuk bertahan hidup karena usahanya udah di ujung tanduk, faktanya berdagang hari ini hanya untuk menyambung hidup,” tutup Gunawan.

Lihat juga...