Kemenag Akui Jumlah Madrasah Inklusif Masih Minim

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BANDUNG — Cita-cita Indonesia untuk mewujudkan sekolah untuk semua (school for all) masih memiliki banyak tantangan, terutama dari sisi ketersediaan sekolah inklusif, yang ramah terhadap kelompok disabilitas.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Zain mengakui, sampai saat ini jumlah madrasah inklusif masih sangat minim.

“Kita baru punya 77 madrasah inklusif. Itu pun sebarannya belum merata, masih didominasi oleh wilayah pulau Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Banten. Untuk yang di luar pulau Jawa baru Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh,” ujar Muhammad Zain dalam webinar bertajuk Peran Guru di Sekolah atau Madrasah Inklusif, Kamis (26/8/2021).

Di samping itu, bila dilihat dari sisi tingkatannya, madrasah inklusif pun sangat timpang. Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 11 unit, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 50 unit, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 15 unit dan Madrasah Aliyah hanya 1 unit.

“Jadi kita memang menyadari ini sangat minim sekali. Untuk itu, kedepan kita akan berupaya dan mendorong agar madrasah inklusif ini bisa diperbanyak,” kata Muhammad Zain.

Menurut hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah populasi penyandang disabilitas usia sekolah ada sekitar 1,5 juta. Dari jumlah tersebut baru sekitar 16 persen yang berpartisipasi ke dalam sekolah maupun madrasah. Artinya masih ada 84 persen penyandang disabilitas yang belum memeroleh layanan pendidikan.

Di forum yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhl), Dr. Subagya mengungkapkan, banyak pihak keliru dalam mendefinisikan guru pembimbing khusus (GPK).

“Kita perlu meredefinisikan GPK, sebab bukan guru kelas, bukan pula guru pelajaran, tapi adalah guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, yang menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus dan guru kelas dalam proses pembelajaran,” jelas Subagya.

Dengan definisi seperti ini, jumlah GPK di Indonesia pun masih sangat minim. Menurut Subagya, beberapa satuan pendidikan kerap melebeli GPK sebagai guru shadow atau juga guru pendamping, label seperti itu tidak sepatutnya diberikan karena tidak akan terdaftar ke dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

“Makanya jangan mau menjadi guru pendamping atau guru shadow. Sekarang itu yang perlu dipastikan adalah GPK harus bersertifikat. Bisa saja guru pelajaran dan guru kelas menjadi GPK, asal memiliki sertifikat sebagai pendidik khusus,” pungkas Subagya.

Lihat juga...