Kemenkeu Sebut 1,3 Juta Usaha Mikro Telah Manfaatkan Pembiayaan UMi

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BANDUNG — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyebutkan, tahun ini sudah ada 1,3 juta pelaku usaha mikro yang mengakses fasilitas pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dengan nilai pembiayaan mencapai Rp4,83 triliun.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto mengungkapkan, pembiayaan UMi merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikhususkan bagi para pelaku usaha mikro, yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari perbankan.

“Kita semua tahu bahwa usaha mikro merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi nasional yang jumlahnya sangat besar. Selama pandemi mereka sangat kesulitan, mengalami pukulan akibat berbagai pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk itulah pembiayaan UMi ini hadir, untuk membantu mereka agar tetap bisa bertahan dan tidak sampai terjebat pada rentenir yang melepas uang,” ujar Hadiyanto dalam webinar bertajuk UMi Bangkit yang diikuti Cendana News, Selasa (31/8/2021).

Di samping menyediakan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha ultra mikro, Hadiyanto menyebutkan, pemerintah juga memberikan bantuan berupa fasilitas pemasaran secara online, baik melalui media sosial, marketplace maupun marketplace belanja pemerintah pusat.

“Kalau kita lihat memang masih banyak usaha ultra mikro yang belum masuk ke pasar online, dengan kata lain masih konvensional. Padahal saat ini pemasaran melalui online merupakan suatu keharusan bagi sektor usaha. Maka dari itu kita bantu. Bantuan ini semua dijalankan oleh Badan Layanan Usaha (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berada di bawah Kemenkeu,” jelas Hadiyanto.

Meski demikian, Hadiyanto mengimbau agar para pelaku usaha ultra mikro terus diberikan pendampingan dalam proses pemasaran di pasar online, pasalnya tata cara pemasarannya jelas berbeda.

“Cara menghadapi konsumennya jelas berbeda. Cara pengemasan produk berbeda. Strategi pemasarannya berbeda. Maka dari itu saya minta pendampingan terus dilakukan,” tukas Hadiyanto.

Di forum yang sama, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ririn Kadariyah menambahkan, bahwa kriteria penerima pembiayaan UMi antara lain adalah tidak sedang mengakses kredit pemerintah, serta harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Saat ini pencairan dana pembiayaan UMi dapat dilakukan baik secara tunai maupun uang elektronik. Plafon maksimal pembiayaan UMi juga telah meningkat hingga hingga Rp20 juta,” tandas Ririn.

Adapun terkait penyalurannya, lanjut Ririn, PIP menyalurkannya kepada para penyalur, yakni Koperasi maupun Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) melalui pembiayaan konvensional dan syariah.

“Ini polanya ada dua, yaitu pola langsung dimana penyalur langsung menyalurkan pembiayaan kepada debitur. Kemudian pola tidak langsung dimana penyalur menyalurkan pembiayaan melalui koperasi dan LKM,” pungkas Ririn.

Lihat juga...