Ketika Paham Komunis Memimpin

OLEH: HASANUDDIN

SEORANG penulis membuat tulisan dengan pertanyaan “Luhut Merah Putih atau Merah”? viral di berbagai grup percakapan sosial. Pertanyaan itu sontak memperoleh perhatian, karena bagaimanapun Luhut Binsar Panjaitan itu adalah eks tentara yang semestinya memiliki nasionalisme kebangsaan yang tinggi atau disebut tulisan itu sebagai “merah putih”.

Namun ketika Luhut begitu kekeuh membela kepentingan Komunis China di Indonesia–yang terbaca dari berbagai pernyataan dan kebijakannya di bidang investasi, ketenagakerjaan, pemihakan kepada vaksin Sinovacs daripada kepada vaksin Nusantara (produk anak negeri), publik tidak hanya bertanya-tanya, tapi juga nampaknya telah yakin bahwa Luhut ini telah bekerja di bawah nalar pemikiran yang sejalan dengan rezim Komunis Tiongkok.

Dalam berbagai kesempatan Luhut memang tampil “akrab” dengan rezim Komunis Tiongkok. Dia misalnya “menjamu” Menlu Tiongkok di kampungnya di Tapanuli, juga dalam berbagai urusan kenegaraan Luhut selalu dipercaya untuk menjadi “jembatan” pemerintahan Jokowi dengan rezim Komunis Tiongkok.

Isu paling mutakhir yang menjadi perhatian publik adalah pernyataannya bahwa Komunis Tiongkok akan membangun pabrik vaksin di Indonesia, namun pada sisi lain, Luhut tidak pernah memberi apresiasi kepada produk vaksin dalam negeri sendiri. Seorang anggota DPR mengaku tidak paham dengan logika berpikir Luhut yang demikian itu.

Apakah pola pikir Luhut yang nampak lebih pro kepada kepentingan Komunis Tiongkok daripada kepentingan bangsa Indonesia dalam pengadaan vaksin itu adalah murni ciri khas dari Luhut seorang, ataukah juga merupakan bagian dari “perintah” Jokowi selaku Presiden? Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan Indonesia dijalankan sesuai paham Komunis Tiongkok?

Bisa ya, bisa juga tidak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tanda-tanda ke arah itu memang memiliki alasan “kuat”. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati misalnya, dengan sigap menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Komunis Tiongkok ketika partai berkuasa di China itu merayakan ulang tahun. Hal yang tidak pernah dilakukannya misalnya jika Partai Demokrat di Amerika yang berulang tahun.

Atau tidak usah jauh-jauh, hal yang tidak pernah dilakukannya jika PKS atau partai-partai di Tanah Air berulang tahun. Kedekatan politik PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Tiongkok bisa dikatakan jauh lebih kuat daripada Partai Demokrat pimpinan SBY di Tanah Air.

Paham komunis sejak dibentuknya hingga dewasa ini memang menganut paham internasionalisme. Dalam arti bahwa partai itu secara ideologi tidak memiliki batas-batas teritorial negara. Kita bisa melihat bagaimana negara berideologi komunis memiliki komunikasi politik yang kuat sesama mereka. Misalnya antara Komunis China dengan Komunis Korea Utara, Komunis China dengan Komunis Kuba, Komunis China dengan Komunis Laos dan seterusnya. Bahkan Komunis China memiliki agenda pertemuan berkala antarnegara berpaham sosialisme. Pengaruh Komunis China di Timor-Timur (Timor Leste) misalnya, erat kaitannya dengan persamaan ideologi sosialisme di antara mereka.

Memang kekuatan komunisme di Indonesia, belum begitu dominan. Pasca diberangusnya paham sosialisme-komunisme di era Soeharto, mayoritas eks PKI bergabung ke pimpinan Megawati. Hal itu diakui oleh Ribka Tjiptaning dalam bukunya. Dan Soekarno sendiri memang memiliki kedekatan dengan Komunisme pada masa berkuasanya. Sehingga yang banyak teringat ketika melihat foto Soekarno adalah Nasakom. Sebuah platform ideologi politik yang mengakomodasi kekuatan komunisme.

Pola hubungan yang telah terbangun lama antara Soekarnoisme dengan Maoisme sesungguhnya tidak pernah pupus. Komunikasi politik keduanya senantiasa terjalin dengan baik. Bahkan ditengarai bahwa tarikan paham komunisme itulah yang senantiasa mengganggu atau menghalangi pelaksanaan ideologi Pancasila selama ini.

Dukungan keuangan dari para Taipan yang memiliki koneksi, baik historis, biologis, maupun ekonomis dengan Tiongkok salah satu faktor penting menguatnya paham komunisme ini dalam dua dekade terakhir, atau sejak Megawati menjadi Presiden hingga dewasa ini. Demikian menurut Sri Bintang Pamungkas dalam catatan obituarinya atas wafatnya Rachmawati Soekarnoputri.

Nafsu politik Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan ke periode berikutnya melalui amandemen UUD 45, disinyalir terkait dengan adanya klik politik para Taipan berhaluan Tiongkok ini. Meskipun klaim sebagian kalangan, atas praduga seperti ini masih perlu dibuktikan.

Marakanya ujaran kebencian kepada ajaran agama, adalah pertanda lain dari kebangkitan paham komunisme di Tanah Air. Hal seperti ini jarang sekali  bahkan tidak terdengar di masa Soeharto yang anti-komunis itu berkuasa.

Tuduhan radikalisme, anti-Pancasila kepada golongan tertentu, mengingatkan sebagian kalangan akan tudingan Aidit Cs pada dekade 60-an hingga meletusnya apa yang disebut G30S/PKI oleh Orde Baru. Sebuah fase sejarah perjalanan bangsa, yang hingga hari ini tidak hanya membuat keturunan  Soeharto, keturunan Sarwo Edhie Wibowo, dengan keturunan Soekarno bermusuhan, tapi juga menyebabkan konsolidasi demokrasi mengalami kegagalan, akibat menguatnya “partai keluarga” dalam praktik demokrasi pasca tumbangnya Orde Baru.

Apakah kekuatan paham komunis ini, akan makin membesar melalui “pekerja partai” yang saat ini berkuasa? ***

Hasanuddin, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2003-2005

Lihat juga...