MUI Dorong Pemerintah Hentikan Pinjaman Luar Negeri

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi nasional, dengan menghentikan pinjaman luar negeri.

“Dalam bidang ekonomi, MUI mendorong agar pemerintah terus melakukan penguatan kemandirian ekonomi nasional dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” ujar Sekertaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan, saat membacakan rekomendasi MUI pada penutupan Mukernas MUI secara virtual di Jakarta, yang diikuti Cendana News, Kamis (26/8/2021).

Selain itu, dalam kemandirian ekonomi nasional ini MUI juga meminta pemerintah mengurangi, atau bahkan menghentikan ketergantungan kepada pinjaman luar negeri.

“Karena ini akan makin memberatkan keuangan negara dan ekonomi nasional, serta akan makin menyengsarakan rakyat,” tukasnya.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan (kemeja batik hijau), saat membacakan rekomendasi MUI pada penutupan Mukernas MUI secara virtual di Jakarta, yang diikuti Cendana News, Kamis (26/8/2021). -Foto: Sri Sugiarti

Dalam pengembangan ekonomi syariah, MUI juga mendorong agar pemerintah menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama kebijakan ekonomi nasional.

“Ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan masyarakat akibat sistem ekonomi kapitalis dan liberal,” imbuh Amirsyah.

Ketua MUI Pusat, KH Miftachul Akhyar, menegaskan pengalaman Indonesia dijajah selama tiga setengah abad oleh Belanda, tidak lain karena masalah kemandirian ekonomi.

“Apa yang dilakukan VOC di Indonesia kemudian dilanjutkan kerajaan Belanda adalah penjajahan ekonomi,” ujar KH.Miftachul, pada penutupan Mukernas MUI.

Bahkan, kata dia, sejarah bagaimana Belanda dan kelompok asing lainnya menguasai Indonesia karena tujuannya sebuah hegemoni ekonomi.

“Kuatnya hegemoni ekonomi Belanda itu membuat bangsa Indonesia kesulitan dan sukar bergerak,” ujar KH. Miftachul.

Karena, menurutnya ketika kekuasaan itu sudah dikuasai, maka kekuasaan politik, tradisi, dan ideologi juga akan dikuasai pula. Sehingga kekuasaan hegemoni ekonomi menjadi pintu masuk untuk hegemoni yang lain.

Maka itu, MUI mendorong pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Terpenting pula sebagai payung umat, menurutnya MUI juga harus memiliki kekuatan finansial, sehingga bisa dipandang independen dalam memberikan taujihad, taushiyah maupun dalam memberikan arahan.

“Jika MUI dan umat ingin bergerak lebih luwes lagi, maka mau tidak mau harus berusaha mengejar ketertinggalan ekonomi. Agar kita bisa mandiri dalam taujihad dan tausiyah tanpa harus merasa segan, karena yakin ini sebagai kewajiban,” pungkasnya.

Lihat juga...