OJK Edukasi Guru se-Jateng Terkait ‘Pinjol’

SEMARANG – Tingkat literasi keuangan yang relatif rendah, menjadi salah satu penyebab masih banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal ataupun tertarik menanamkan uang pada produk investasi yang tidak sah.

Hal tersebut tercermin dari jumlah pengaduan masyarakat terkait pinjol illegal ataupun investasi bodong kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 3 Jawa Tengah dan DIY.

“Saat ini seiring dengan perkembangan teknologi digital, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi ataupun melakukan pinjaman secara online. Namun di sisi lain, tingginya minat masyarakat ini juga memunculkan niatan jahat, dengan penawaran produk investasi ilegal dengan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat,” papar Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa, di sela webinar Waspada Investasi dan Perlindungan Sektor Jasa Keuangan di Era Digital, yang diikuti guru SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pesantren se-Jateng di Semarang, Kamis (26/8/2021).

Termasuk juga penawaran pinjaman pada pinjol, karena tingkat kemudahan dan kepraktisannya, banyak masyarakat yang terjerat.

Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa, di sela webinar Waspada Investasi dan Perlindungan Sektor Jasa Keuangan di Era Digital , di Semarang, Kamis (26/8/2021). –Foto: Arixc Ardana

“Kok ternyata pinjam online itu mudah, tinggal foto diri, foto KTP, uang ditransfer. Namun ternyata pada akhirnya karena terlalu banyak pinjamnya, tidak bisa mengembalikan, utang jadi menumpuk, bahkan ada yang melakukan peminjaman lebih dari satu aplikasi pinjol, akibatnya makin berat,” terangnya.

Aman menuturkan, persoalan tersebut terjadi karena tingkat literasi keuangan masyarakat di Jateng-DIY masih relatif rendah. Sejauh ini, pihaknya sudah menerima 64 laporan terkait pinjol.

“Dari survei yang kita lakukan pada 2019 lalu, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jateng tergolong masih rendah, yakni sebesar 47,38 persen, meski sudah lebih tinggi dibandingkan dari Indeks Literasi Nasional sebesar 38,03 persen. Hal ini mencerminkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan, khususnya produk investasi keuangan yang legal,” tandas Aman.

Sementara, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah, menjelaskan keberadaan pinjol ilegal tersebut juga meresahkan bagi praktisi fintech di Indonesia.

“Hal tersebut karena membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan pinjaman online, padahal kita ini legal dan sah, yang sudah terdaftar di OJK,”terangnya.

Pihaknya pun meminta masyarakat untuk tidak ragu melakukan pinjaman melalui pinjol  legal yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK, serta seluruh operasional dan laporannya disampaikan secara rutin sesuai ketentuan yang dikeluarkan OJK.

“Selain itu kami pastikan juga, bahwa pinjol legal tidak pernah mengambil data pribadi peminjam dan menggunakannya untuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum, karena sesuai ketentuan kami hanya dapat mengakses kamera, microphone, dan lokasi yang digunakan hanya pada proses verifikasi,” tandasnya.

Dirinya pun mengajak masyarakat untuk bisa mengenali pinjol legal atau sah, yakni dengan cara mengecek penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending atau pinjol tersebut di laman ojk.go.id.

Saat ini, ada 121 pinjol yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK, di luar itu bisa dipastikan belum berizin dan diduga ilegal.

Hal senada juga disampaikan Ketua Satgas Waspada Investasi Pusat, Tongam Lumban Tobing. Dipaparkan, di tengah pandemi covid-19, makin banyak ditemukan penawaran pinjol ilegal yang melakukan kegiatan usaha tanpa seizin OJK.

“Bahkan, seringkali mereka ini melakukan pelanggaran pidana yang merugikan masyarakat, di antaranya penipuan dan penggelapan. Tak jarang pula ditemukan proses penagihan tunggakan pinjaman yang dilakukan dengan penyebaran konten pornografi, pencemaran nama baik, manipulasi data, dan pengancaman,” terangnya.

Terhadap kelompok pinjol ini, OJK bersama Satgas Waspada Investasi, di antaranya Kominfo dan kepolisian, melakukan pemblokiran terhadap situs-situs pinjol tersebut dan pelanggaran tindak pidananya ditangani oleh kepolisian.

“Kami juga meminta kepada masyarakat yang menemukan pinjol ilegal atau mendapat tawaran investasi yang mencurigakan, atau merasa dirugikan oleh kegiatan usaha pinjaman online dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, atau WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id,” terangnya.

Selain itu, informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, dapat diakses melalui Investor alert portal pada sikapiuangmu.ojk.go.id.

Lihat juga...