Optimalkan Literasi Budaya Baca melalui Digitalisasi Perpustakaan

PALEMBANG – Saat ini Perpustakaan Nasional telah menyediakan layanan literasi daring yang bisa diakses masyarakat dengan bebas biaya, antara lain perpustakaan digital iPusnas, laman jurnal elektronik e-resources dan laman naskah kuno Nusantara Khastara.

Namun untuk membumikannya menjadi tantangan tersendiri karena indeks penggunaan masyarakat terhadap perangkat elektronik dan teknologi informasi dalam mengakses sumber literasi masih sangat rendah.

Dari 34 provinsi cuma satu daerah tergolong tinggi yaitu DKI Jakarta dengan persentase 47,11 persen dari 25,00 persen angka minimal nasional.

Sumatera Selatan berada di peringkat 20 dengan persentase 19,79 persen, jauh sekitar 5,21 persen dari angka minimum nasional.

Salah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Navisa mengatakan, perpustakaan digital memberikan kepraktisan kepada mahasiswa untuk melengkapi bahan pembuatan jurnal ilmiah atau penelitian karya ilmiah seperti skripsi.

Adanya digitalisasi itu membuat mahasiswa tidak direpotkan dengan tumpukan buku seperti yang dilakukan mahasiswa sebelum dirinya. Saat ini para mahasiswa cukup menggunakan satu aplikasi, dan semua bahan bacaan dapat dipinjam atau disimpan.

Mahasiswa juga tidak perlu repot mengembalikan buku saat jatuh tempo ke Perpustakaan kampus.

Senada dengan itu, Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Sriwijaya Alhafsi, mengatakan, selain perpustakaan kampus, mahasiswa juga mengakses perpustakaan digital Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Diary Sumsel untuk keperluan kuliahnya.

Namun, karena koleksi buku digital dalam aplikasi tersebut masih terbatas dalam keilmuannya, jadi masih mengharuskan untuk mengakses dalam bentuk fisik atau media buku di perpustakaan.

Mahasiswa dengan mudah mendaftar dan bisa langsung meminjam banyak buku, meskipun buku yang tersedia dalam bentuk digital masih sedikit.
​​​​​​
Namun secara umum, mahasiswa memang mendapatkan referensi bacaan bukan dari pemanfaatan perpustakaan, melainkan dari toko-toko buku yang selalu menghadirkan bahan bacaan baru dan menarik.

Meskipun isi bahasannya sama tapi dikemas ulang lebih menarik dan bahasannya tidak kaku.

Sebagai seorang penggiat literasi di Kota Palembang, Hafsi menganggap di era saat ini sajian yang diberikan perpustakaan harus universal dan terbaru atau memberdayakan angkatan kerja milenial.

Sejauh ini, indeks literasi budaya membaca di Sumatera Selatan masuk kategori rendah yakni berada pada peringkat 17 nasional dengan persentase 36,06 persen.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019, indeks literasi Sumatera Selatan hanya selisih 1,06 persen dari batas minimal nasional yakni 35,00 persen atau berada tepat satu tingkat di bawah Kalimantan Selatan 37,00 dan satu tingkat di atas Sumatera Utara dengan nilai 35,73 persen.

Rendahnya literasi budaya ini juga dipengaruhi keterbatasan kuantitas bahan bacaan fisik.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional, Deni Kurniadi, mengatakan digitalisasi perpustakaan perlu dilakukan supaya bisa menjangkau kebutuhan anak yang saat ini didominasi generasi milenial, apa lagi selama pandemi COVID-19 lanskap literasi bertransformasi secara daring harus menjadi momentum peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam mengakses literasi.

Peran perpustakaan untuk memperbaiki indeks literasi masyarakat khususnya anak masih perlu dioptimalkan.

Selain memfasilitasi kebutuhan literasi anak dalam bentuk fisik (buku cetak), perpustakaan menjadi lebih representatif dengan pemanfaatan teknologi digital.

Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana mengatakan, pemanfaatan teknologi digital merupakan grand desain Perpustakaan Sumatera Selatan yang sedang dalam pengoptimalan.

Tahun 2021 ini, indeks literasi budaya membaca diproyeksi meningkat 20,5 persen pasca terjalinnya komitmen dengan Perpustakaan Nasional RI dalam bidang literasi digital dan pengembangan kompetensi pustakawan bersama 17 perguruan tinggi di Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan perdana meluncurkan aplikasi perpustakaan digital bernama Diary Sumsel, pada 2 Februari 2020.

Aplikasi tersebut memuat sekitar 2.000 bahan bacaan diantaranya dalam rubrik Sains, Bahasa, ilmu terapan, karya fiksi nusantara, novel, ilmu kesehatan, peternakan dan pertanian.

Sehingga dengan begitu diharapkan layanan perpustakaan akan lebih dekat dengan kebutuhan anak saat ini yang didominasi generasi z atau milenial.

Layanan perpustakaan memang sudah seharusnya berubah, sehingga akan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya generasi muda.

Sumatera Selatan memiliki 2.443 perpustakaan yang terdaftar dalam nomor pokok perpustakaan nasional.

Masing-masing terdiri dari 45 perpustakaan umum, 12 perpustakaan khusus, 36 perpustakaan perguruan tinggi, dan 2.350 perpustakaan sekolah.

Dari jumlah tersebut ada 106 perpustakaan yang terakreditasi sangat baik dari perpustakaan nasional dengan persentase standar perpustakaan 4,3 persen.

Saat ini dari perpustakaan-perpustakaan yang ada tersebut, 80 persen sudah dilengkapi dengan fasilitas komputer yang representatif dan koneksi internet.

Bahkan untuk menunjang fungsi perpustakaan, Sumatera Selatan, membentuk pojok baca di ruang publik seperti Bandara, Stasiun, Mal, Terminal, Taman Kota bahkan di Rumah Sakit dengan total mencapai 300 pojok baca.

Pojok baca tersebut juga dilengkapi dengan perangkat teknologi, diantaranya sengaja disiapkan secara khusus ditempatkan di kawasan pemukiman terpencil yaitu Pojok Baca Sungai Ijuk di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.

Pojok baca (POCADI) tersebut buah dari kerja sama Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan dengan PT Pura Daya Prima mitra PT PLN Persero yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Pojok baca juga bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia dan beberapa provider jaringan komunikasi untuk memaksimalkan transformasi literasi digital ini.

Tantangan

Dari 34 provinsi di Indonesia, sembilan provinsi masuk dalam kategori aktifitas literasi sedang (angka indeks antara 40,01 sampai 60,00), 24 provinsi atau 71 persen masuk kategori rendah (20,01 – 40,00) dan satu provinsi masuk kategori sangat rendah (0 sampai 20,00 persen).

Lima provinsi teratas dengan indeks literasi membaca tertinggi ditempati oleh DKI Jakarta 58,16 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 56,20 persen, Kepulauan Riau 54,76 persen, Kalimantan Timur 46,01 dan Bali 44,58 persen.

Lalu tiga provinsi terbawah ditempati Papua 19,90 persen, Papua Barat 28,25 persen, Nusa tenggara timur 29,83 persen.

Peningkatan indeks literasi dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya adalah keterbatasan bahan bacaan menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya indeks literasi budaya membaca.

Sehingga mayoritas daerah indeks budaya literasinya masuk dalam kategori rendah dan sedang, belum mencapai kategori tinggi atau bahkan sangat tinggi (persentasenya 60,00 – 100 persen).

Data Perpustakaan Nasional menyebut jumlah bahan bacaan perpustakaan umum daerah hanya 22.318.083 eksemplar. Jumlah itu bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 268 juta orang, sangat kurang yakni rasio perbandingannya 0,098 persen.

Karena itu, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah bagaimana menciptakan solusi menyelesaikan hal tersebut dengan istilah hulu-hilir literasi.

Artinya, bagian hulunya dulu yang dikuatkan, baru bisa menyentuh hilir literasi (indeks literasi budaya baca).

Adapun hulu yang dimaksud itu adalah keselarasan komitmen dari instansi lintas sektoral bukan hanya pemerintah tapi termasuk penulis buku, penerbit atau perusahaan rekaman, penerjemah, pengarang buku, penggiat literasi populis.

Kepada mereka, diharapkan dapat mengatur distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Seorang tokoh pendidikan Indonesia Fuad Hasan (dalam Sutarno, 2003) mengatakan, ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi untuk mendorong masyarakat agar memiliki budaya baca tinggi.

Harus berpijak dari adanya kemampuan membaca, kemampuan atau kecakapan membaca (proficiency) merupakan syarat awal untuk mengakses bacaan, setelahnya barulah pembinaan kebiasaan membaca dapat dilakukan.

Tanpa satu di antara tiga hal itu (kemampuan membaca, tersedianya bahan bacaan, dan pembinaan kebiasaan membaca) tentu upaya membangun budaya baca akan sulit diwujudkan.

Generasi z atau milenial nampaknya lebih sadar literasi karena mereka aktif berselancar di dunia maya memanfaatkan teknologi.

Tapi yang mengarahkan pengetahuan mereka menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan publik menjadi tanggung jawab instansi pendidikan (Perpustakaan, Kampus, Dinas Pendidikan).

Oleh karena itu, dalam konteks pemanfaatan sistem perpustakaan digital ini, ke depan lembaga juga dapat mencetak karya tulis itu

Jika dulu berbasis lisan, maka sekarang harapannya harus berbicara banyak dalam karya (tulisan suara atau terapan lain) khususnya dalam bentuk digital. (Ant)

Lihat juga...