Pariaman Minta Bantuan Sumbar Percepat Pembangunan Kota Tepi Air

PARIAMAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk membantu daerah itu dalam percepatan pembangunan kota tepi air atau waterfront city.

“Pariaman merupakan waterfront city, karena memiliki banyak sungai dan ada laut, jadi dibutuhkan anggaran besar untuk itu,” kata Wali Kota Pariaman, Genius Umar, saat mendampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDABK) Sumbar, untuk melihat sungai dan pantai di Pariaman, Kamis (26/8/2021).

Ia menjelaskan, Kepala Dinas SDABK Sumbar datang mengunjungi Kota Pariaman untuk melihat daerah itu secara langsung, guna melihat program yang dapat disalurkan ke Kota Tabuik tersebut.

Untuk itu, Genius mengharapkan adanya sinkronisasi antara program Pemerintah Kota Pariaman, provinsi, dan pusat, agar pembangunan lebih terpadu untuk mewujudkan daerah itu sebagai kota tepi air.

Ia juga menyampaikan telah banyak bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, pusat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V yang berdampak bagi pembangunan kota, terutama untuk mewujudkan kota tepi air.

Bantuan tersebut di antaranya pembangunan objek wisata Talao Pauah dengan konsep kota tepi air, yang dananya berasal dari pemerintah pusat, lalu penataan di Sungai Batang Air Pampan, yang pembangunannya masih berlanjut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman, Asrizal, mengatakan pihaknya membutuhkan bantuan dari provinsi untuk mempercepat program pembangunan kota tepi air.

“Nanti kalau yang mendorongnya banyak bantuan bisa lebih mudah didapat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABK Sumbar, Rifda Suriani, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk evaluasi terkait bantuan lanjutan yang bisa diberikan untuk mendorong pembangunan.

“Kalau sekarang kan permasalahan adanya kewenangan, kalau dulu kami banyak masuk,” kata dia.

Saat ini, pihaknya akan melihat dulu mana pembangunan yang dapat dibantu untuk Kota Pariaman, agar tidak terjadi tumpang tindih program dan tidak terjadi permasalahan aset.

“Kan ada pantai, ada sungai kami lihat kalau ada yang dapat kami bantu kami usahakan,” ujar Rifda. (Ant)

Lihat juga...