Pembiayaan Karbon Biru, Langkah Tepat Indonesia Cegah Perubahan Iklim

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kondisi geografis Indonesia menjanjikan instrumen lengkap dalam menghadapi perubahan iklim. Walaupun atensi pada instrumen yang akrab disebut karbon biru ini baru saja muncul, tapi dengan regulasi dan rencana aksi tepat serta dukungan pembiayaan yang kuat, maka tak mustahil, Indonesia akan menjadi bagian penting upaya mencegah peningkatan suhu di atas 1,5 derajat Celcius.

Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Sarwono Kusumaatmadja, menyatakan, masa depan karbon biru di Indonesia sangat menarik perhatian. Karena, Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai panjang sebagai lokasi tempat karbon biru ini.

“Sebagai negara kepulauan dengan panjang pantai yang signifikan dan sumber daya hayati beragam, akan memberikan peluang pada Indonesia untuk terjun dalam perjuangan menjaga perubahan iklim dengan segala instrumen yang dimiliki saat ini,” kata Sarwono dalam acara online tentang iklim, Rabu (4/8/2021).

Sayangnya, Indonesia belum lama memberikan perhatian pada karbon biru ini. Dan tak hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia, tidak pernah secara fokus pada kelautan dan pesisir sebagai bagian penjagaan iklim.

“Dengan peningkatan target NDC Indonesia menjadi 41 persen pada 2030 dalam persiapan menuju Glasgow, disebutkan pula, mengenai pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut,” ucapnya.

Ia menekankan, bahwa Indonesia harus menegaskan kebutuhan ini sebagai upaya untuk mencapai target perubahan iklim yang sudah menjadi komitmen global.

“Ini adalah momen tepat bagi Indonesia untuk menyatakan jati diri kita sebagai negara kepulauan yang memicu pengelolaan berkelanjutan. Tak cukup hanya memberikan atensi pada mitra darat saja. Tapi juga harus memberikan atensi pada mitra wilayah peralihan darat dengan laut dan atensi pada kelautan,” ucapnya lagi.

Untuk mencapai target perubahan iklim yang dicanangkan tersebut, tentunya dibutuhkan pembiayaan yang tak sedikit.

Hal ini dijelaskan oleh Plt. Kepala Sub Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pendanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Rusly, yang menyatakan komitmen Indonesia sudah diterjemahkan dalam regulasi dan aksi di tingkat lokal agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Plt. Kepala Sub Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pendanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Rusly menekankan pentingnya meningkatkan Climate Finance untuk mendukung upaya pencegahan perubahan iklim, dalam acara online tentang iklim, Rabu (4/8/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Ada tiga target NDC 2021-2050 dan di dalamnya harus menyeimbangkan antara adaptasi dan mitigasi, dalam arti pembiayaannya harus seimbang. Selain itu, harus dilakukan upaya juga menjaga potensi kehilangan PDB yang kita perkirakan antara Rp110,38 hingga Rp 577,01 triliun dalam rentang 2021 hingga 2050,” urai Agus.

Ia menjelaskan, potensi kehilangan PDB itu bisa berasal, misalnya dari kejadian banjir yang panjang atau kenaikan muka air laut.

“Pengaturan pendanaan ini ada di PP No.46/2017, di mana pendanaan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam diatur sehingga dapat mendorong peningkatan nilai dari sumber daya alam terkait. Contohnya, komitmen pembiayaan Green Climate Fund untuk keberhasilan pengurangan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendanaan perubahan iklim sudah dimulai sejak tahun 2007, mencakup adaptasi, mitigasi dan kegiatan pendukung lainnya.

“Untuk 2007 hingga 2014 pendanaan perubahan iklim mencapai 17,48 miliar dolar Amerika. Periode 2015 – 2019, jumlahnya 55,01 miliar dolar Amerika. Dan Indonesia selama 2015-2016 sudah menerima berbagai skema pembiayaan termasuk dalam bentuk pinjaman sebesar 1.237,41 miliar dolar Amerika dari berbagai sumber, baik multilateral maupun bilateral. Untuk pendanaan hingga 2030 nanti, pemerintah juga akan menyiapkan dananya, dengan mempersiapkan skema pendanaan baik dari anggaran juga dari sektor publik dan swasta,” ujarnya lagi.

Agus menyebutkan, aksi perubahan iklim membutuhkan kebijakan strategi dan kolaborasi pembiayaan antar-pemangku kepentingan di tingkat lokal hingga global.

“Kita harus bisa scale up climate finance. Karena anggaran pemerintah tidak akan mencukupi untuk mendukung kebutuhan pembiayaannya. Sehingga perlu dilakukan kebijakan fiskal, instrumen pembiayaan yang inovatif, peningkatan dan pengembangan akses ke keuangan global, serta menarik pihak swasta untuk berinvestasi dengan menawarkan skema yang menarik,” pungkasnya.

Lihat juga...