Pemerintah Diminta Persiapkan Peta Jalan Transisi Batu Bara

JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah untuk mempersiapkan peta jalan transisi batu bara, guna mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang terjadi dari penurunan permintaan batu bara di masa depan.

“Strategi diversifikasi ekonomi pada daerah-daerah penghasil batu bara harus segera disusun dan masuk dalam perencanaan pembangunan nasional,” kata Direktur Eksekutif, Fabby Tumiwa, dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Dalam kajian IESR berjudul Deep decarbonization of Indonesia’s energy system: A pathway to zero emissions, mengungkapkan Indonesia bisa mencapai nir-emisi di sistem ketenagalistrikan pada tahun 2045 dan sistem energi pada 2050, dengan pemanfaatan 100 persen energi terbarukan.

Satu dekade ke depan merupakan fase kritis untuk memulai transformasi energi dan memastikan pencapaian target Paris Agreement.

“Dalam 10 tahun mendatang, kita harus meningkatkan energi terbarukan secara besar-besaran, membatasi penambahan PLTU dan mengurangi pembangkit thermal, serta mendorong efisiensi energi,” ujar Fabby Tumiwa.

IESR menilai PLTU batu bara tidak lagi kompetitif dibandingkan pembangkit listrik energi terbarukan. Bahkan, sejumlah negara, seperti Korea Selatan dan Jepang, dan lebih dari 100 lembaga finansial di dunia memutuskan untuk berhenti memberikan pendanaan proyek PLTU.

Proyeksi Badan Energi Internasional (IEA) dalam kajian World Energy Outlook 2020 memperlihatkan, pada 2040 saja, Levelized Cost of Electricity (LCOE) PLTU di dunia akan menjadi 5,5 sen sampai 22,5 sen per kWh, jauh lebih besar dibandingkan PLTS yang hanya 1,3 sen sampai 3 sen per kWh.

Lihat juga...