Pemkab Diminta Segera Tata Ulang Irigasi ke Wilayah Utara Bekasi

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Anggota Komisi X DPR RI, Obon Tabroni, angkat bicara terkait persoalan kebutuhan air di wilayah Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk areal pertanian dengan meminta pemerintah segera melakukan penataan ulang irigasi guna memenuhi kebutuhan ribuan petani di wilayah setempat.

“Harus ada penataan secara komprehensif terkait irigasi saluran air menuju ke wilayah Utara Bekasi. Karena selain endapan lumpur yang tinggi di Kali Cikarang, juga terjadi kebocoran pada irigasi tersebut,” ungkap Obon, Anggota DPR RI Dapil Bekasi ini kepada Cendana News, Senin (2/8/2021).

Dikatakan tidak ada solusi lain, harus dianggarkan untuk melakukan penggalian kembali terkait sedimentasi tersebut. Karena Irigasi itu sejak tahun 1974 kemungkinan belum pernah digali sehingga lumpur yang mengendap bisa dipinggirkan.

Obon Tabroni, Anggota Komisi X DPR RI, meminta agar Pembab Bekasi segera menganggarkan untuk pengerukan lumpur saluran irigasi menuju wilayah Utara Bekasi, Senin (2/8/2021). -Foto M. Amin

Menurutnya apa yang terjadi di jalur irigasi itu sangat konflik dan belum mendapat perhatian serius. Karena di sepanjang jalur selain rumah liar, ada tukang motong ayam yang setiap hari membuang limbah berkarung-karung itu juga membuat sedimentasi naik.

“Masalah lain adalah debit air sendiri memang kurang, karena prioritas Jatiluhur buat Jakarta, kedua untuk industri untuk Balongan ngamanin minyak, kalau ga ada air Balongan itu bisa meledak baru airnya buat pertanian,” ujarnya.

Lebih lanjut dia juga menyarankan agar petani bisa disiplin dengan bergiliran. Mereka jelasnya harusnya bisa membuat jadwal yang ketat menanam padinya. Misalkan klaster pertama Cikarang, setelah itu Pebayuran, kemudian Utara Bekasi seperti Muaragembong sendiri.

Ia pun mengaku prihatin dengan kondisi para petani di Utara Bekasi, karena saat ini selain dihadapkan dengan biaya produksi tinggi sementara harga panen terbilang rendah. Petani di Utara Bekasi imbuhnya harus mengeluarkan biaya lebih karena harus menyedot air.

“Dalam satu hektare, biaya solar untuk sedot air bisa mencapai Rp1 juta. Ken kasihan sudah panen padi harganya rendah, sedangkan harga pupuk mahal dan  air harus beli,” papar Obon.

“Tidak ada solusi, selain dilakukan sedimentasi dan hal ini pemerintah harus turun,” tegasnya seraya mengatakan persoalan lain adalah terkait limbah di Kali Cikarang  karena jika airnya ada, infrastruktur bagus tapi jika air campur limbah bagaimana?.

Koordinator petani dari 16 desa, Jejen Jaenudin, mengakui sudah berbagai cara dilakukan untuk menyentuh hati pemerintah tapi sampai sekarang belum ada perhatian serius.

“Sebenarnya pemberitaan begini sudah kerap dilakukan, tetapi tetap tidak ada perhatian. Maunya memang ada 8 truk petani turun ke jalan menyerbu PJT atau Pemkab Bekasi meminta perhatian seperti dulu pernah dilakukan,” tegasnya.

Namun demikian jelasnya, biar petani sendiri yang gerah. Caranya mudah, biarkan saja bendungan tidak diurus, maka air tidak sampai ke Utara Bekasi dan petani pasti menjerit dengan sendirinya mereka akan mencari pemimpin yang akan menjembatani mereka menyuarakan aspirasinya dengan turun ke jalan.

Lihat juga...