Pemprov Jateng Izinkan PTM Mulai 30 Agustus

Editor: Koko Triarko

Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, SH., M.Hum., saat dihubungi di Semarang, Kamis (26/8/2021). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya memberikan izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di wilayahnya mulai 30 Agustus 2021 mendatang. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran secara langsung tersebut.

Izin tersebut diberikan sesuai  Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021, tentang Implementasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease di Provinsi Jawa Tengah terkait pendidikan.

“Sesuai Ingub Jateng, pelaksanaan PTM terbatas, hanya diperbolehkan pada wilayah kabupaten/kota yang saat ini berstatus level 2 dan level 3 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sementara untuk wilayah yang masih PPKM level 4 atau level 3 dalam aglomerasi level 4, belum diperbolehkan untuk dilaksanakan PTM, jadi masih daring atau online,” papar Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Suyanta, saat dihubungi di Semarang, Kamis (26/8/2021).

Dipaparkan, bagi satuan pendidikan di wilayah level 2-3 yang akan melaksanakan PTM Terbatas, juga dipersyaratkan untuk melakukan uji coba terlebih dahulu.

“Bagi yang selama ini belum pernah melakukan uji coba PTM, diwajibkan untuk melakukan uji coba terlebih dahulu, sehingga mereka benar-benar siap. Namun bagi yang sudah melakukan uji coba, bisa menggelar PTM mulai Senin (30/8/2021) mendatang,” terangnya.

Syarat untuk bisa melakukan uji coba PTM,  di antaranya mendapat rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan verifikasi cabang dinas pendidikan. Sementara bagi sekolah yang akan melaksanakan PTM Terbatas, juga harus sudah mendapatkan izin dari orang tua siswa, dari gugus tugas kabupaten/kota, dan dapat izin dari pemangku wilayah, yaitu bupati/wali kota untuk jenjang PAUD, TK, SD dan SMP, atau  gubernur untuk jenjang SMA/SMK.

“Sekolah yang sudah siap nanti harus mendapatkan izin dulu. Semua ada aturannya dalam upaya pengendalian Covid-19. Jangan sampai PTM terbatas ini menjadi klaster baru. Maka, dinas lain termasuk dinas pendidikan harus patuh kepada pengendali, gugus tugas Covid setempat,” tuturnya.

Terkait pelaksanaan uji coba atau PTM Terbatas, pihaknya membatasi jumlah siswa yang bisa mengikuti sebanyak 30 persen dari kapasitas kelas. Sedangkan durasi pembelajaran dibatasi, untuk uji coba PTM maksimal 2 jam, sedangkan PTM terbatas berdurasi 3 jam, keduanya berjalan tanpa jeda istirahat.

“Kita sudah membuat pedoman PTM yang bisa menjadi acuan bagi satuan pendidikan, seperti jumlah siswa yang masuk secara total maksimum 30 persen, pengaturan jarak meja dalam kelas minimal 1,5 meter. Termasuk tata tertib pelaksanaan penerapan protokol kesehatan (prokes), masuk sesuai prokes, langsung pulang, tidak ada kegiatan ekstra, serta tidak ada istirahat,” tegasnya.

Di lain sisi, pihaknya juga memastikan jika terjadi lonjakan angka Covid-19 dan mengubah level PPKM menjadi lebih tinggi, misalkan dari awalnya level 2-3, karena angka Covid-19 meningkat berubah menjadi level 4, maka otomatis uji coba atau PTM Terbatas akan dihentikan.

“Ini sifatnya dinamis, jika ada lonjakan kasus, uji coba atau masa PTM terbatas, hingga terjadi perubahan level, wajib ditutup sampai nanti mendapatkan rekomendasi lagi dari gugus tugas setempat, bahwa PTM sudah bisa digelar kembali,” tegasnya.

Terpisah, Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, SH., M.Hum., menyambut positif kebijakan pelaksanaan PTM di Jateng. Menurutnya, PTM menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, karena sudah hampir dua tahun pembelajaran dilaksanakan secara daring.

“Kita memang mendorong agar PTM ini bisa segera dilaksanakan. Angka Covid-19 yang selama ini menjadi salah satu alasan ditundanya pelaksanaan PTM, kini di Jateng sudah mulai menurun. Sudah banyak kabupaten/kota yang saat ini sudah masuk kategori PPKM level 3. Bahkan, Jepara dan Kudus yang awalnya menjadi pusat penyebaran Covid-19, kini sudah level 2 PPKM,” terangnya.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya pun mendorong agar pemerintah provinsi ataupun kabupaten untuk bisa segera memberlakukan PTM.

“Pelaksanaan PTM ini bisa dilakukan secara dinamis, artinya jika memang wilayah tersebut sudah memungkinkan untuk dilaksanakan PTM, ya harus segera dilakukan. Namun, jika kemudian angka atau level PPKM-nya naik, ya PTM dihentikan dulu, kalau angka Covid-19 sudah turun, PTM bisa dilanjutkan kembali,” tegasnya.

Dirinya pun setuju jika  daerah yang sudah masuk level 2-3 bisa segera melaksanakan PTM Terbatas.

“Jangan ditunda terus, kalau ditunda-tunda nanti malah tidak jadi-jadi, karena terus mundur. Ya, di wilayah yang sudah level 1-3 PPKM, kalau masih di level 4 ya, jangan dulu,” pungkasnya.

Sesuai Ingub terkait pendidikan, saat ini ada dua kabupaten di Jateng yang masuk level 2, yakni Kudus dan Jepara, kemudian ada  18 kabupaten kota yang masuk level 3 PPKM, serta 15 kabupaten/kota yang masuk level 4 PPKM.

Lihat juga...